benuanta.co.id, TARAKAN – Kasus dugaan pelecehan oknum Disdukcapil Nunukan, turut disorot Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. Terdapat potensi adanya pelanggaran pada pelayanan publik di Disdukcapil Nunukan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah menerangkan, kasus ini turut menyita perhatian masyarakat, lantaran berkaitan dengan pelayanan publik.
“Menyikapi permasalahan yang beredar, kami sudah melakukan komunikasi melalui telpon dengan Kepala Disdukcapil Nunukan. Selaku atasan beliau menjelaskan sudah meminta penjelasan ke yang bersangkutan,” terangnya, Rabu (15/5/2024).
Dari internal Ombudsman, pihaknya turut mencermati bantahan dari oknum yang melakukan dugaan asusila tersebut. Oknum tersebut membantah adanya pelecehan yang dimaksud dalam pemberitaan yang beredar.
Ditegaskan Maria, muncul pertanyaan ketika oknum membantah dugaan tersebut. Terlebih belum diketahui, apakah oknum melakukan hal tersebut di ruang layanan, pun dengan wawancara yang dilakukan apakah dipersyaratkan atau tidak.
“Apakah memang ada wawancara seperti itu. Belum jelas juga apakah oknum tersebut punya tupoksi untuk layanan itu. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang juga apalagi jika itu bulan wewenangnya,” tegasnya.
Selain itu, pelaksana layanan publik juga harus menjamin keamanan masyarakat saat bermohon. Pihaknya juga mengharapkan adanya CCTV di ruang layanan tersebut agar permasalahan dapat menemui titik terang.
“Si pelapor berhak melapor kepolisian, terlapor juga berhak klarifikasi,” tukasnya
Menurut Maria, pelaksana layanan publik harus bersandar pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Kalau laporan kepolisian, Kadisdukcapil juga menyebut itu ranah dari pihak berwajib juga meminta kepada oknum harus memberikan penjelasan seterang-terangnya ke pihak polisi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
