TANJUNG SELOR – Dalam rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, terkait kewajiban karantina arus balik pekerja imigran Indonesia di Provinsi Kaltara, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid hadir memaparkan beberapa hal. Di antaranya telah membentuk gugus tugas.
“Karena ada perubahan dari Kemendagri, maka kita akan menyesuaikan dengan gugus tugas di Provinsi Kaltara,” ungkapnya kepada benuanta.co.id, Senin 30 Maret 2020.
Terkait karantina wilayah, tentu ada kepanikan di masyarakat, tapi satu kesyukuran karena Malaysia sudah Lockdown sehingga cukup membantu Pemkab Nunukan dalam memberikan karantina kepada masyarakatnya. “Untuk karantina pada TKI ini, Pemkab Nunukan telah menyiapkan 2 rumah susun,” ucapnya.
Rusun yang sudah siap itu memiliki 96 kamar dengan perlengkapan kasur dan bantal. Dalam 1 kamar bisa menampung sekitar 6 orang, hingga total dalam 1 rusun mencapai 576 orang.
Asmin Laura Hafid menuturkan, Pemkab Nunukan sempat mengkarantina 30 orang dengan biaya konsumsi menghabiskan kurang lebih Rp 43 juta, dengan memberikan makan 3 kali sehari selama 14 hari.
“Untuk fasilitas kita siap untuk karantina, hanya saja untuk logistik seperti makan ini yang cukup berat. Apalagi anggaran untuk kedaruratan itu hanya Rp 3,6 miliar,” sebutnya.
Untuk ruangan isolasi, RSUD Nunukan beberapa waktu lalu hanya menyediakan 3 ruangan. Namun saat ini sudah ada 6 ruangan dan 1 bangunan puskesmas baru yang belum beroperasi akan digunakan menjadi ruangan isolasi.
“Walaupun sudah ada pergeseran anggaran untuk memenuhi perlengkapan seperti bed, tapi ada kesulitan terkait pemesanan yang mendesak. Seperti APD dan masker hingga saat ini belum tiba, padahal pemesanannya sudah di bulan Februari 2020,” paparnya.
Dia melaporkan kepada Gubernur Kaltara, terkait tim medis RSUD Nunukan untuk menghadapi jika ada pasien Corona, ada 15 orang paramedis, 3 dokter umum, 1 orang spesialis paru, 2 orang spesialis anak, 2 orang spesialis penyakit dalam dan 1 orang radiologi.
Apalagi Gubernur Kaltara telah menetapkan RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan tambahan, padahal kondisinya belum siap. “Walaupun demikian kami akan tetap siap dengan keadaan yang ada,” tuturnya.
“Laporan dari Dirut RSUD Nunukan ketersediaan APD masih kurang, tak hanya untuk di tim medis di rumah sakit, tapi tim medis di lapangan juga panik tidak mendapatkan APD,” ujarnya.
Kata Bupati, yang dibutuhkan itu sebanyak 1.600 APD lebih untuk digunakan selama 3 bulan. Apalagi perhitungannya untuk menangani 3 pasien saja membutuhkan 4 APD. Kemudian masker N 95 yang dibutuhkan sebanyak 500 hingga 600.
“Ini akan diprioritaskan kepada tim medis di ruangan isolasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
