benuanta.co.id, BULUNGAN – Penyusunan rancangan awal (Ranwal) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 yang digelar, memberikan arah dan prioritas pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Kaltara tahun 2023.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kaltara, Risdianto mengatakan tujuan ranwal RKPD ini untuk menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Kaltara tahun 2023. Lalu menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan program.
“Jadi juga menyediakan arah kebijakan pembangunan bagi kabupaten/kota. Kemudian menyediakan pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Provinsi Kaltara 2023,” ucapnya.
Pada capaian indikator makro 2021, Risdianto menuturkan pada pertumbuhan ekonomi Kaltara sebesar 3,98 persen di atas nasional sebesar 3,69 persen, di atas Kaltim sebesar 2,48 persen, Kalsel sebesar 3,48 persen dan Kalteng sebesar 3,4 persen serta di bawah Kalbar sebesar 4,78 persen.
“Data makro itu memang penurunan tingkatan. Pada prinsipnya tekanan itu karena kondisi ekonomi dimana pandemi ini dari sisi perekonomian kita terganggu,” ujarnya.
Tingkat pengangguran terbuka Kaltara berada di angka 4,58 persen di bawah nasional sebesar 6,49 persen, Kaltim sebesar 6,83 persen, Kalsel sebesar 4,95 persen, Kalbar sebesar 5,82 persen dan di atas Kalteng sebesar 4,53 persen.
Angka kemiskinan Kaltara berada di angka 6,83 persen masih di bawah nasional sebesar 9,71 persen dan Kalbar sebesar 6,84 persen. Lalu di atas dari Kaltim sebesar 6,27 persen, Kalsel sebesar 4,56 persen dan Kalteng sebesar 5,16 persen.
“Dari indikator makro ini hanya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita yang agak signifikan naiknya. Melihat dari angka indikator regional wilayah Kalimantan, kita cukup bagus dimana rata rata sangat baik juga dan kita masih di atas nasional pencapaiannya. Kecuali IPM saja yang di bawah nasional,” jelasnya.
Nilai IPM Kaltara angkanya 71,91 persen persen di atas dari Kalsel sebesar 71,28 persen, Kalbar sebesar 67,9 persen, Kalteng sebesar 71,25 persen. Kaltara hanya di kalahkan oleh nasional sebesar 72,29 persen dan Kaltim sebesar 76,88 persen.
“Maka menjawab berbagai tantangan, penting bagi kita bersinergi dengan kabupaten/kota merumuskan kebijakan di tahun 2023. Dalam rangka untuk memenuhi sumber pembiayaan pembangunan dengan kondisi kita saat ini,” paparnya.
Risdianto mengatakan seperti yang disampaikan Gubernur Kaltara, kabupaten/kota harus bergandengan tangan dengan provinsi dalam rangka untuk menyiapkan terkait perencanaan lahan.
“Yang menjadi bahan bagi kita dalam rangka mengusulkan sehingga dapat dana APBN,” bebernya.
Kemudian dalam melaksanakan kerjasama dengan mengidentifikasi potensi dan peluang melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan swasta. Harapannya tidak ada aset yang menganggur lagi. Lalu mendorong dan membantu dalam rangka fasilitasi investasi supaya banyak investasi yang masuk di daerah.
“Kolaborasi kerjasama melalui Perusda dan Bumdes sehingga kerja sama antar daerah mampu mendorong membuka lapangan kerja dan PAD. Upaya kita meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
