benuanta.co.id, TARAKAN – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini berada di level Rp17 ribuan menjadi perhatian serius di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Pelemahan rupiah dinilai perlu diwaspadai karena dapat berdampak langsung terhadap naiknya biaya impor berbagai kebutuhan nasional, mulai dari bahan baku industri, mesin produksi, barang elektronik hingga kebutuhan energi. Meski demikian, kondisi saat ini disebut berbeda jauh dengan krisis moneter 1998 karena fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat.
Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan depresiasi rupiah memang harus menjadi perhatian karena Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap barang impor, khususnya sektor-sektor strategis yang menggunakan dolar AS sebagai alat transaksi utama.
“Ini berkaitan dengan depresiasi rupiah jadi turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar ini memang dalam konteks tertentu harus diwaspadai oleh karena akan mengakibatkan yaitu impor menjadi lebih mahal nah terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan bahan baku atau mesinnya dan seterusnya itu adalah kalau ia adalah impor dari negara lain,” ungkapnya, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan kondisi krisis moneter tahun 1998, secara nominal nilai tukar rupiah saat ini memang tampak lebih lemah. Pada masa krisis 1998, rupiah sempat berada pada posisi Rp16 ribu per dolar AS, sementara saat ini berada di kisaran Rp17.200 hingga Rp17.300 per dolar AS. Namun menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak bisa langsung disamakan dengan krisis 1998 karena terdapat perbedaan besar pada kondisi ekonomi nasional yang melatarbelakanginya.
“Kalau kita melihatnya dalam sisi yang pesimistis, maka rupiah itu mengalami depresiasi yang lebih dalam untuk saat ini. Tetapi sebenarnya terjadi perbedaan-perbedaan kondisi yang melatarbelakangi atau kondisi yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia,” katanya.
Dr. Margiyono menerangkan bahwa pada saat krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sangat dalam hingga minus hampir 10 sampai 11 persen. Selain itu, tingkat inflasi nasional saat itu juga melonjak hingga hampir 60 persen sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Jadi misalnya kalau pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita kan sampai minus ya, minus hampir 11 ke 10 persen waktu itu begitu,” terangnya.
Tidak hanya itu, cadangan devisa Indonesia pada masa krisis 1998 juga sangat rendah, yakni hanya berada di kisaran 16 miliar dolar AS. Kondisi tersebut membuat Indonesia sangat rentan terhadap tekanan eksternal, terutama ketika nilai tukar rupiah dan bath Thailand sama-sama mengalami guncangan besar pada saat itu.
“Pada saat terjadi krisis moneter itu yang menghadapi tekanan sangat kuat yaitu nilai tukar rupiah dan nilai bath Thailand,” jelasnya.
Berbeda dengan kondisi saat ini, menurut Margiyono pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang cukup baik. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di kisaran 5,64 persen, sementara inflasi nasional tetap terkendali di level rendah, yakni sekitar 2 hingga 3 persen.
“Kalau kita bandingkan dengan kondisi perekonomian saat ini, pertumbuhan ekonomi kita itu bagus, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu karena saat ini kan 5,64 persen ya,” bebernya.
Ia menambahkan, inflasi inti yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, penawaran dan permintaan juga masih berada dalam kondisi stabil. Menurutnya, inflasi inti Indonesia saat ini hanya berada di angka sekitar 2,6 persen sehingga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi domestik sebenarnya masih cukup terkendali.
“Kalau inflasi tadi pada saat 98 itu sekitar 60 persen maka inflasi kita itu sangat kecil sekitar hanya 2 sampai enggak 3 persen ya bahkan inflasi inti itu juga relatif sangat terkendali,” tambahnya.
Selain itu, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini juga terlihat dari cadangan devisa yang jauh lebih besar dibandingkan masa krisis moneter. Jika pada 1998 cadangan devisa hanya sekitar 16 miliar dolar AS, maka saat ini jumlahnya telah mencapai sekitar 146 miliar dolar AS atau hampir 10 kali lipat lebih besar.
“Cadangan devisa kita saat ini itu sekitar 146 miliar dolar. Jadi sangat besar bisa jadi kalau kita hitung ya 10 kali lipat dibandingkan cadangan devisa Indonesia pada tahun yaitu 1998,” tegasnya.
Dr. Margiyono menilai perbedaan paling mendasar antara kondisi saat ini dan krisis 1998 adalah kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun cadangan devisa negara.
“Posisi perekonomian tahun 1998 itu memang boleh dikatakan rapuh ya karena pertumbuhannya negatif kontraksi, inflasinya tinggi, cadangan devisanya rendah kemudian posisi yang berada pada Indonesia saat ini itu ekonominya sangat kuat,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pelemahan mata uang saat ini tidak hanya terjadi pada rupiah semata, tetapi hampir dialami seluruh mata uang dunia terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, yen Jepang, peso, ringgit, yuan hingga won Korea Selatan juga sama-sama mengalami tekanan terhadap dolar.
“Pada tahun 2026 ini hampir semua mata uang dunia jadi kalau kita bisa cek misalnya yen terhadap dolar, peso terhadap dolar, ringgit terhadap dolar, yuan terhadap dolar, won terhadap dolar semuanya itu mengalami tekanan,” jelasnya.
Menurut Dr. Margiyono, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar karena di tengah defisit anggaran Amerika Serikat akibat tingginya pembiayaan perang, dolar justru semakin menguat. Ia menilai hal itu dipengaruhi persepsi global yang menganggap dolar sebagai mata uang paling aman untuk menyimpan aset.
“Jadi ternyata kalau kita memahami kondisi global saat ini adalah satu-satunya mata uang yang menjadi rujukan yang dianggap kuat,” ujarnya.
Ia mengatakan persepsi terhadap kekuatan dolar membuat hampir seluruh negara di dunia terus membeli dolar AS untuk menyimpan cadangan aset mereka. Bahkan negara dengan kekuatan ekspor besar seperti China pun disebut tetap menyimpan hasil ekspornya dalam bentuk dolar.
“Seluruh dunia mempersepsikan bahwa dolar itu kuat. Jadi misalnya seseorang yang asetnya banyak itu yang merasa aman kalau menyimpan di dolar,” tuturnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat permintaan terhadap dolar terus meningkat sehingga secara otomatis memperkuat nilai tukar mata uang Amerika Serikat. Karena itulah Amerika disebut memiliki keuntungan besar sebagai negara yang dianggap sebagai safe haven country.
“Karena mata uang dolar itu adalah mata uang yang sangat kuat karena itu maka ada istilah yang dipakai di dalam dunia keuangan mata uang dolar atau Amerika itu adalah disebut safe haven country,” imbuhnya.
Dr. Margiyono kemudian membedakan nilai tukar rupiah dalam dua kategori, yakni nilai fundamental dan volatility atau fluktuasi jangka pendek. Menurutnya, nilai fundamental rupiah sebenarnya berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara kenaikan di atas level itu lebih disebabkan gejolak transaksi harian di pasar.
“Sekarang saya menganggap karena nilai fundamental kalau setahun dua tahun yang lalu itu adalah sekitar enam belasan ribu, sekarang tujuh belas maka keseimbangan baru nilai tukar rupiah adalah berada pada titik enam belas lima ratus,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan rupiah yang naik turun hingga menyentuh Rp17.100 atau Rp17.200 merupakan bagian dari volatility yang dipengaruhi aktivitas permintaan dolar dan devisa setiap hari.
“Pergerakan yang diatas itu saya menyebutnya adalah volatility,” tegasnya.
Dalam pandangannya, kebijakan Bank Indonesia selama ini masih lebih banyak berfokus pada penanganan jangka pendek untuk meredam gejolak pasar. Kebijakan tersebut dilakukan melalui instrumen seperti SRBI, NDF dan DNDF.
“Hampir semua kebijakan Bank Indonesia dalam hal ini apakah itu kebijakan SRBI, kemudian NDF dan DNDF itu semuanya adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah jangka sangat pendek,” bebernya.
SRBI sendiri merupakan surat utang Bank Indonesia yang digunakan untuk menyerap likuiditas rupiah di pasar agar jumlah uang beredar tidak terlalu besar. Sementara DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward merupakan instrumen valas berjangka onshore yang digunakan untuk mengatur ekspektasi nilai tukar tanpa menjual dolar secara langsung. Sedangkan NDF atau Non-Deliverable Forward merupakan kontrak valas berjangka offshore yang banyak diperdagangkan di Singapura dan Hong Kong serta disebut sering menjadi sumber tekanan terhadap rupiah.
Dr. Margiyono menilai Bank Indonesia seharusnya tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga menjalankan strategi jangka menengah dan panjang yang mampu memperbaiki persepsi pelaku ekonomi terhadap Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun moneter.
“Mestinya Bank Indonesia itu harus melakukan dua strategi yaitu strategi jangka pendek tadi dan juga medium policy dan long run policy,” jelasnya.
Ia mengatakan persepsi terhadap Indonesia sangat memengaruhi pergerakan rupiah. Menurutnya, pelaku ekonomi global tidak hanya menilai Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan fiskal pemerintah dijalankan.
“Semua pelaku ekonomi itu akan memandang Indonesia dalam dua otoritas itu yaitu otoritas fiskal dan juga otoritas moneter,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan Bank Indonesia memperbaiki berbagai persepsi negatif yang dapat memengaruhi ekspektasi pasar terhadap rupiah. Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa digantikan hanya dengan kebijakan jangka pendek.
“Penilaian-penilaian negatif yang berakibat kepada persepsi dan ekspektasi rupiah tadi maka mestinya harusnya diperbaiki,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal tahun hingga saat ini Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar hampir mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp170 triliun untuk memperkuat rupiah. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup mengembalikan kurs ke level Rp16 ribuan.
“Cadangan devisa kita itu sudah dilakukan untuk memperkuat rupiah tapi nyatanya rupiah tetap saja masih bergerak sekitar tujuh belas ribu,” lanjutnya.
Menurut Dr. Margiyono, salah satu penyebab utama melemahnya fundamental rupiah adalah tingginya impor Indonesia terhadap BBM, mesin industri, elektronik, besi baja hingga produk plastik. Ketergantungan impor tersebut membuat kebutuhan dolar AS terus meningkat.
“Yang 17 ribu yang fundamental tadi kan dipicu oleh misalnya banyaknya impor BBM kita, banyaknya impor mesin-mesin produksi kita, banyaknya impor mesin elektronik kita,” katanya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah bersama Bank Indonesia menjalankan kebijakan substitusi impor secara konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah itu penting untuk mengurangi kebutuhan dolar dan memperkuat rupiah dalam jangka panjang.
“Karena itu maka secara sistematis dan struktural Bank Indonesia harus konsisten bagaimana menekan impor tadi,” ujarnya.
Dr. Margiyono menjelaskan bahwa impor terbesar Indonesia saat ini masih berasal dari BBM, mesin industri, barang elektronik, besi baja serta produk plastik. Karena itu, pembangunan industri dalam negeri dinilai menjadi langkah penting untuk menekan ketergantungan impor.
“Untuk menekan impor tadi yang terbanyak itu memang impor kita itu adalah impor BBM, yang kedua adalah mesin-mesin industri, yang ketiga adalah mesin elektronik,” katanya.
Ia juga mendorong transformasi energi melalui penggunaan kendaraan listrik agar impor BBM dapat ditekan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan impor BBM selama ini menjadi salah satu penyedot dolar terbesar bagi Indonesia.
“Kalau kita enggak banyak butuh impor kan berarti kan kita tidak perlu banyak dolar,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan stimulus bagi industri nasional melalui subsidi bunga, bantuan likuiditas hingga tax holiday agar Indonesia mampu memproduksi sendiri kebutuhan mesin industri, elektronik, besi baja dan produk plastik.
“Harus ada kebijakan yang konsisten yang berkelanjutan yang diberikan stimulusnya oleh Bank Indonesia baik melalui subsidi bunga atau bantuan likuiditas terhadap perbankan termasuk subsidi atau tax holiday dari sisi fiskal,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Margiyono menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis 1998 karena berlangsung secara perlahan dalam dua hingga tiga tahun terakhir, bukan melonjak drastis dalam waktu singkat seperti saat krisis moneter.
“Kalau sekarang itu pelan-pelan merangkak sejak tahun 2024, 2025, 2026. Beda dengan 98, waktu itu langsung melompat menjadi 16 ribu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
