benuanta.co.id, TARAKAN – Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Utara terus diperluas ke berbagai layanan publik sebagai bagian dari percepatan digitalisasi sistem pembayaran di daerah yang kini semakin banyak digunakan masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, menyampaikan, implementasi QRIS di lapangan berkembang seiring meningkatnya transaksi digital di Kaltara dalam beberapa tahun terakhir.
Selama 2025, transaksi QRIS di Kalimantan Utara mencapai sekitar Rp2,4 triliun dengan total 21,5 juta transaksi. Secara tahunan (year on year/yoy), angka tersebut meningkat sebesar 266 persen dari sisi nominal dan 408 persen dari sisi volume, yang menunjukkan semakin tingginya penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat.
“Penggunaan QRIS di Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah pengguna, merchant, maupun volume transaksi,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, penerapan QRIS di sektor transportasi laut kini mulai diterapkan melalui pembayaran tiket speedboat di pelabuhan Tarakan dan Bulungan yang telah memasuki tahap soft launching.
“Sudah dilakukan soft launching di Tarakan dan Bulungan, sehingga pembayaran menggunakan QRIS sudah resmi berjalan di pelabuhan speedboat,” jelasnya.
Sementara itu, penerapan serupa di Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung ditargetkan segera menyusul dengan agenda soft launching sekitar tanggal 20–21 bulan ini.
“Harapannya seluruh pelabuhan di Kalimantan Utara nantinya dapat melayani pembayaran menggunakan QRIS,” tambahnya.
Selain di pelabuhan, Bank Indonesia juga memperluas penggunaan QRIS ke sektor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Kota Tarakan. Adapun beberapa SPBU di wilayah lain seperti Bulungan diketahui telah lebih dulu menerapkan sistem pembayaran digital tersebut.
Menanggapi kekhawatiran penggunaan telepon genggam di area SPBU, Hasiando menegaskan bahwa penerapan QRIS telah digunakan di berbagai daerah dan dinilai aman, serta sudah melalui koordinasi dengan pihak terkait.
“Di Jakarta dan Pulau Jawa sistem ini sudah berjalan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga, dan mereka mendukung digitalisasi di SPBU,” katanya.
Tak hanya itu, sektor perparkiran juga menjadi salah satu fokus pengembangan QRIS di Kaltara. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan melalui loket resmi, petugas parkir, maupun sistem digital lain seperti e-money, menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Yang paling ideal melalui loket, namun bisa juga lewat petugas parkir atau e-money. Intinya untuk mengurangi transaksi tunai agar lebih tertata,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi di sektor parkir diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta membantu optimalisasi pendapatan asli daerah.
Hasiando menambahkan, perluasan QRIS di berbagai layanan publik merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kalimantan Utara yang masih memiliki potensi pertumbuhan besar.
Saat ini, penggunaan QRIS baru menjangkau sekitar 25 persen masyarakat usia produktif di Kaltara, sehingga peluang pengembangannya ke depan masih sangat luas.
“Masih banyak potensi yang bisa didorong, baik dari jumlah pengguna maupun intensitas transaksinya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
