benuanta.co.id, BULUNGAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie, menilai pengukuhan guru besar merupakan momentum penting dalam mendorong lahirnya gagasan dan inovasi yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Sidang Terbuka Senat pengukuhan guru besar di Universitas Borneo Tarakan, beberapa waktu lalu.
“Pengukuhan profesor ini bukan hanya kebanggaan bagi civitas akademika, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk melahirkan gagasan dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah,” kata Achmad Djufrie.
Menurut dia, keberadaan akademisi dengan kompetensi tinggi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kaltara yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai krusial agar kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis kajian ilmiah dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kerja sama antara akademisi dan pemerintah harus diperkuat, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan akademik yang kuat,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut, UBT mengukuhkan E. Mohamad Nur Utomo sebagai Guru Besar di bidang Manajemen Keuangan. Prosesi berlangsung di Auditorium Lantai IV Gedung Rektorat dan dihadiri unsur pimpinan daerah serta kalangan akademisi.
Dalam orasi ilmiahnya, Mohamad Nur Utomo mengangkat tema inklusi keuangan sebagai fondasi manajemen keuangan yang berkeadilan. Ia menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku industri kreatif yang berbasis potensi lokal dan memperhatikan aspek gender.
Menurut dia, sistem keuangan yang inklusif dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang bagi kelompok yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal.
Kehadiran pimpinan DPRD dalam forum akademik tersebut mencerminkan dukungan terhadap penguatan sektor pendidikan tinggi, sekaligus upaya mempererat hubungan antara lembaga legislatif dan institusi akademik di daerah. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
