benuanta.co.id, BULUNGAN — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat strategis untuk menyusun rekomendasi sekaligus mendalami hasil monitoring dan evaluasi program pemerintah daerah.
Rapat berlangsung selama dua hari, 29–30 April 2026, di Ruang Rapat Badan Penghubung Kaltara di Tarakan. Kegiatan ini dipimpin Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, dan dihadiri pimpinan DPRD, anggota pansus, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada penyusunan rekomendasi Pansus LKPj dengan melibatkan tenaga ahli dan tim pakar. Pansus melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat umum, melainkan tepat sasaran dan aplikatif.
Memasuki hari kedua, agenda dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama OPD teknis. Evaluasi mencakup pelaksanaan program di sejumlah wilayah, antara lain Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.
Dino Andrian menegaskan, Pansus LKPj berkomitmen menghadirkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja OPD dan kualitas pelayanan publik.
“Rekomendasi yang kami susun diharapkan bisa menjadi acuan konkret bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan,” ujar Dino Anrdian.
Melalui rangkaian rapat ini, DPRD Kaltara menargetkan hasil evaluasi LKPj dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi perbaikan program pembangunan di tahun-tahun mendatang, sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
