benuanta.co.id, BULUNGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie, meminta pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemprov Kaltara segera menunjukkan kinerja nyata. Menurut dia, pelantikan pejabat harus menjadi momentum mempercepat capaian program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Achmad Djufrie usai menghadiri kegiatan Pelantikan, Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara, Kamis (11/6/2026).
Menurut Achmad Djufrie, pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar dalam rangka penyegaran organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, ia menekankan bahwa jabatan yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab dan capaian kinerja yang terukur.
“Pergantian pejabat ini supaya terlihat kinerjanya ke depan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di organisasi perangkat daerah yang berada di bawah gubernur. Karena itu, kinerja harus menjadi prioritas utama,” kata Achmad Djufrie.
Achmad Djufrie berharap Pemprov Kaltara menerapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pejabat yang baru mendapat amanah. Salah satu yang diusulkannya adalah evaluasi setelah 100 hari masa kerja. Menurut dia, evaluasi tersebut penting untuk mengukur kemampuan pejabat dalam menjalankan tugas serta memastikan target organisasi dapat tercapai.
“Kami berharap ada evaluasi, misalnya dalam 100 hari. Jika memang tidak mampu mengikuti tuntutan tugas dan target yang ditetapkan, tentu perlu dilakukan peninjauan kembali,” ujarnya.
Achmad Djufrie menilai selama ini masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang kinerjanya belum optimal. Kondisi itu, kata dia, salah satunya disebabkan oleh lamanya proses pengisian jabatan definitif sehingga beberapa organisasi perangkat daerah dipimpin pejabat pelaksana tugas dalam waktu cukup panjang.
Akibatnya, sejumlah program dan kegiatan tidak berjalan maksimal karena terbatasnya kewenangan dalam pengambilan keputusan.
“Ketika terlalu lama menunggu proses mutasi atau pengisian jabatan, tentu ada dampaknya terhadap pelaksanaan program. Karena itu, kami berharap pejabat yang dilantik hari ini merupakan pilihan terbaik yang dimiliki pemerintah provinsi,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah posisi strategis yang belum terisi. DPRD berharap pemerintah daerah segera menuntaskan pengisian jabatan yang kosong agar struktur birokrasi dapat bekerja lebih efektif.
Menurut Achmad Djufrie keberadaan pejabat definitif sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap pengisian jabatan yang masih kosong bisa segera dilakukan. Masyarakat menunggu kinerja pemerintah yang maksimal, dan para pejabat yang telah disumpah hari ini harus mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
DPRD, kata Achmad Djufrie, akan terus mengawasi kinerja para pejabat yang baru dilantik guna memastikan target pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
