benuanta.co.id, BULUNGAN – Perubahan data desil membuat sebagian warga di Kabupaten Bulungan bingung. Pasalnya, ada warga yang mengaku mengalami perubahan desil cukup jauh, sementara kondisi ekonomi mereka dirasa masih sama seperti sebelumnya.
Salah satu warga di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Stefanus mengaku kaget setelah mengetahui dirinya yang sebelumnya berada di Desil 3 justru berubah menjadi Desil 8.
ia merasa perubahan itu tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. “Tidak sesuai, dari Desil 3 meloncat ke Desil 8. Tidak tahu dasar berubah desil itu dari mana,” ujarnya kepada Benuanta Senin (14/9/2026).
Menurutnya, perubahan tersebut membuat dirinya merasa bingung. Sebab, dirinya merasa masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama justru masuk dalam kategori desil yang lebih tinggi.
“Kita ini kan merasa golongan menengah ke bawah, tapi dalam kurang lebih sebulan desil sudah berubah masuk golongan menengah ke atas,” katanya.
Ia berharap ada penjelasan kepada masyarakat mengenai bagaimana penentuan desil dilakukan. Sebab, masyarakat yang mengalami perubahan juga ingin mengetahui data apa saja yang membuat posisi desil mereka berubah.
Dinsos Jelaskan Banyak Indikator
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulungan, Mahmuddin, menjelaskan perubahan desil masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari penghasilan atau gaji yang diterima setiap bulan.
Menurutnya, dalam menentukan posisi desil ada berbagai data yang ikut digunakan. Salah satunya adalah data penggunaan listrik yang dikaitkan dengan identitas kependudukan.
“Jadi bukan hanya melihat berapa gajinya. Ada beberapa indikator yang masuk dalam perhitungan, termasuk data listrik yang terhubung dengan identitas penduduk,” jelas Mahmuddin.
Ia mengatakan, penggunaan identitas seseorang dalam data tertentu juga bisa menjadi salah satu penyebab posisi desil berubah.
“Misalnya ada penggunaan listrik atau data lainnya yang ternyata menggunakan nama dan KTP orang lain. Itu bisa ikut terbaca dalam sistem dan akhirnya memengaruhi hasil desil,” katanya.
Menurut Mahmuddin, kondisi tersebut bisa membuat masyarakat yang sebelumnya berada pada desil tertentu mengalami perubahan ke desil yang lebih tinggi.
“Makanya ada masyarakat yang awalnya Desil 5 kemudian bisa bergeser ke Desil 6 atau bahkan lebih tinggi. Jadi memang ada kemungkinan perubahan karena data yang masuk cukup banyak,” ujarnya.
Mahmuddin menjelaskan, data yang digunakan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak berasal dari satu sumber saja. Data tersebut merupakan hasil penggabungan dari beberapa data sosial ekonomi masyarakat.
Di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, data Regsosek dari BPS dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskanan Ekstrem (P3KE). Data tersebut kemudian digabungkan menjadi DTSEN.
“Semua data itu digabung menjadi satu. Dari penggabungan itu ada yang desilnya naik, ada juga yang turun. Karena itu memang masih perlu dilakukan pengecekan lagi kalau ada data yang dianggap tidak sesuai,” jelasnya.
Warga Bisa Laporkan Jika Tidak Sesuai
Mahmuddin mengatakan, masyarakat yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tidak perlu hanya menerima hasil tersebut.
Warga bisa menyampaikan pengaduan kepada operator desa untuk dilakukan pengecekan kembali. Pengaduan juga dapat disampaikan langsung kepada Dinsos.
“Kalau masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak seperti yang ada di data, silakan disampaikan. Nanti data tersebut bisa dicek kembali,” katanya.
Menurutnya, pengecekan diperlukan agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Yang penting masyarakat melaporkan dulu melalui operator desa. Dari situ nanti akan dilihat lagi datanya dan kalau memang ada ketidaksesuaian bisa dilakukan pemutakhiran,” ujar Mahmuddin.
Ia menyebut Dinsos Bulungan sejauh ini juga sudah menerima beberapa keluhan masyarakat terkait perubahan desil.
Mahmuddin meminta warga yang merasa datanya tidak sesuai untuk menggunakan jalur pengaduan yang sudah disediakan.
“Kalau operator desa tidak bisa menangani atau masyarakat masih merasa ada masalah, bisa langsung datang atau melapor ke Dinsos. Jangan dibiarkan kalau memang datanya tidak sesuai,” pungkasnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
