Skema tersebut akan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman ke pemda.
Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD di Jakarta, Senin, menerangkan skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pembiayaan dari PT SMI untuk melanjutkan pembangunan.
Pembiayaan itu kemudian ditanggung pemerintah pusat dan diperhitungkan melalui pengurangan DBH yang diterima daerah secara bertahap.
“Kita akan membuat apa yang disebut innovative financing, nanti kita akan mengerahkan SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah bisa semacam meminjam uang dari SMI dan pembayarannya nanti kita bayar dari pusat, dan mengurangi DBH selama beberapa tahun ke depan,” ujar Purbaya.
Menurut dia, skema tersebut ditujukan agar pembangunan di daerah tak terganggu akibat penyesuaian dana bagi hasil (DBH).
“Jadi pembangunan daerah tidak akan terganggu, sementara kesinambungan kami juga tetap terjaga, karena kalau kami kurangin setahun sekaligus, yang jelas itu pasti akan mempengaruhi defisit dan kita membuat hasilnya menjadi tidak berkesinambungan,” tutur dia.
Menkeu menuturkan PT SMI bakal memastikan proyek yang dibiayai lewat skema tersebut tetap berjalan dengan baik.
“Tapi yang jelas kan, PT SMI adalah lembaga yang profesional sehingga pembangunannya akan diamati terus dengan teliti dari waktu-waktu sehingga proyek bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Adapun Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran DBH sebesar Rp58,8 triliun pada 2026.
Sementara, pagu anggaran DBH dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp63,36 triliun.
Sumber : Antara
