benuanta.co.id, BULUNGAN – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), H. Andi Rukman Nurdin Karumpa, menilai pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan dana menjadi salah satu penyebab masih banyak ruas jalan yang belum dapat dibangun.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) III BPD Gapensi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang terus berupaya membangun daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Andi mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki keinginan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, kondisi anggaran, termasuk tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur pada tahun ini, membuat sejumlah program belum bisa berjalan maksimal.
“Masih banyak ruas jalan nasional dan jalan kabupaten yang belum dibangun. Bukan karena Pak Gubernur atau Pak Bupati tidak mau membangun, tetapi karena terkendala dana. Tahun ini kita sama-sama tahu DAK untuk infrastruktur itu nol,” katanya Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat diminta memberikan perhatian lebih kepada Kaltara yang masih membutuhkan banyak pembangunan.
“Infrastruktur adalah nadi pembangunan. Infrastruktur tidak boleh berhenti. Kami berharap pemerintah pusat melihat kondisi Kaltara yang masih perlu banyak sentuhan pembangunan agar bisa setara dengan provinsi lain,” ujarnya.
Menurut Andi, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yang memberi peluang lebih besar kepada usaha jasa konstruksi lokal melalui penunjukan langsung untuk pekerjaan bernilai hingga Rp400 juta. Namun, peluang tersebut baru dapat dirasakan jika anggaran pembangunan tersedia.
“Regulasinya sudah ada, tetapi kalau tidak ada anggaran, sama seperti sudah ada rumah tapi tidak ada isinya,” ucapnya.
Selain itu, ia berharap anggota DPR RI dan DPD RI asal Kalimantan Utara ikut memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan untuk daerah. Ia juga meminta pelaku jasa konstruksi di Kaltara mempersiapkan diri agar mampu bersaing dan memanfaatkan peluang yang ada.
“Kita ini kontraktor, kita pengusaha. Mentalnya harus mental pengusaha. Bekerja secara profesional, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan jangan menjual pekerjaan kepada orang lain,” pungkasnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
