benuanta.co.id, TARAKAN – Persoalan ketersediaan Biosolar bersubsidi di Tarakan mulai mendapat sorotan DPRD. Keluhan pengusaha logistik yang mengaku kesulitan mendapatkan Biosolar menjelang akhir bulan mendorong dewan menelusuri kemungkinan persoalan pada rantai distribusi di tingkat SPBU.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena Pertamina sebelumnya menyampaikan bahwa pasokan Biosolar untuk Tarakan mencukupi.
“Menurut info Pertamina pada dasarnya suplai mereka itu sudah cukup. Nah, tapi kan masih terjadi kelangkaan. Ini masalahnya di mana?” ujarnya.
DPRD kini mengarahkan perhatian pada proses penyaluran Biosolar setelah BBM tersebut keluar dari jalur pasokan. Dewan menduga perlu ada evaluasi untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran dan sesuai kuota kendaraan penerima.
“Kesimpulan kita memang kemungkinan pendistribusian dari SPBU-SPBU itu sendiri yang mungkin belum tepat sasaran. Oleh karena itu, kita lakukan penertiban,” tambahnya.
Salah satu langkah yang akan didorong adalah memastikan seluruh kendaraan yang berhak mendapatkan Biosolar memiliki barcode. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk memastikan kendaraan memperoleh kuota sesuai ketentuan.
“Yang pertama kita minta dari pengusaha-pengusaha truk itu harus memiliki barcode dulu. Yang belum memiliki barcode segera nanti berhubungan dengan Pertamina,” jelasnya.
Sorotan ini muncul setelah pengusaha angkutan logistik mengeluhkan Biosolar yang terkadang tidak tersedia mulai sekitar tanggal 26 hingga awal bulan berikutnya. Menanggapi hal tersebut, DPRD akan melakukan monitoring terhadap distribusi Biosolar subsidi.
Randy mengatakan, pengawasan diperlukan untuk mengetahui titik persoalan apabila pasokan dari Pertamina dinyatakan mencukupi tetapi kelangkaan masih terjadi di lapangan.
“Nanti setelah itu, bersama dengan tim monitoring, nanti kita mungkin akan melakukan koordinasi terkait pengawasan kita soal pendistribusian BBM yang khususnya bersubsidi yaitu Biosolar,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti adanya perbedaan antara angka kebutuhan dengan distribusi Solar yang dipaparkan dalam rapat. Randy menyebut angka kebutuhan Tarakan berada di kisaran puluhan ribu ton per tahun, sementara distribusinya disebut sekitar 15 ribu ton.
Kendati belum memastikan angka tersebut, DPRD menilai perbedaan data perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah persoalan berada pada perhitungan kebutuhan, mekanisme distribusi, atau titik lain dalam rantai penyaluran.
“Artinya memang tidak sampai bagi duanya. Tapi kan kalau kita lihat, kita dengar laporan dari Pertamina, mungkin juga Pertamina punya data bahwa artinya sebenarnya distribusi Solar itu sudah cukup. Tapi kan kenapa langka? Nah, ini yang mau kita cari ke mana,” terangnya.
Randy menegaskan DPRD belum menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, kemungkinan kebocoran atau persoalan lain dalam distribusi perlu diperiksa agar penyebab kelangkaan dapat diketahui secara jelas.
Persoalan tersebut juga dinilai penting karena kebutuhan BBM Tarakan berpotensi meningkat seiring berlangsungnya sejumlah proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. DPRD berencana berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memeriksa komponen BBM dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
Langkah itu diperlukan untuk memastikan kendaraan proyek menggunakan BBM sesuai ketentuan, baik subsidi maupun non-subsidi.
“Yang penting kuota BBM kita cukup sehingga nanti proses pembangunannya itu tidak terhambat. Itu yang kita khawatirkan juga,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Tarakan, Efri, mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional armada yang setiap hari mendukung distribusi barang dari pelabuhan.
“Informasi dari teman-teman yang biasa ngantri itu tanggal 26 ke atas kadang-kadang enggak ada. Sampai tanggal 1, tanggal 2. Nanti di awal bulan biasanya teman-teman koordinasi dengan SPBU, sudah ada belum BBM,” sebutnya.
Menurutnya, pengusaha tidak memperoleh informasi pasti mengenai penyebab Biosolar tidak tersedia. Armada hanya mengetahui BBM tidak dapat diperoleh ketika melakukan pengisian.
Situasi tersebut menjadi persoalan karena armada logistik memiliki peran penting dalam mengangkut barang dari pelabuhan menuju berbagai wilayah di Tarakan.
“Dengan adanya stop jam 2, terus tanggal 26 itu juga kadang-kadang enggak ada BBM, itu cukup berpengaruh kepada kami,” tuturnya.
Ketika Biosolar tidak tersedia, pengusaha terpaksa menggunakan BBM non-subsidi agar kewajiban pengangkutan tetap berjalan. Namun, pilihan tersebut otomatis meningkatkan biaya operasional.
Efri mengatakan pengusaha masih berupaya menahan kenaikan biaya agar tidak langsung diteruskan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif distribusi.
“Teman-teman sementara masih berusaha pakai non-subsidi. Sesuai dengan kewajiban teman-teman untuk menyelesaikan kontrak mereka,” bebernya.
Saat ini sekitar 170 kendaraan terdaftar dalam ALFI/ILFA Tarakan, terdiri dari trailer, tronton hingga truk kayu. Armada tersebut menjadi bagian dari mata rantai distribusi barang dari pelabuhan.
Persoalan semakin terasa karena kendaraan juga membutuhkan BBM untuk perjalanan menuju SPBU dan kembali ke pelabuhan. Efri menyebut kebutuhan tambahan itu bisa mencapai 10 hingga 20 liter untuk perjalanan pulang-pergi, tergantung jenis kendaraan.
Selain ketersediaan, ALFI/ILFA meminta Pertamina memberikan solusi terhadap kendaraan yang mengalami kendala barcode, termasuk barcode yang hilang agar dapat diproses kembali. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
