benuanta.co.id, TARAKAN – Peluncuran program pendataan sekaligus kartu disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan dinilai menjadi solusi penting untuk mengatasi persoalan minimnya data penyandang disabilitas yang selama ini menjadi hambatan dalam pelayanan, pendidikan hingga penyaluran bantuan.
Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tarakan, Gode Permana mengatakan, selama ini pemerintah maupun organisasi disabilitas mengalami kesulitan dalam mendata dan menjangkau penyandang disabilitas di Tarakan.
Menurutnya, belum adanya data dasar yang lengkap membuat berbagai program pembinaan dan pemberdayaan sulit dilakukan secara maksimal.
“Data ini sebenarnya basic data yang harus dimiliki pemerintah ataupun siapa pun yang ingin melakukan pembinaan, bantuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Data ini paling basic dan itu yang paling lemah di kita karena kami tidak punya itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi disabilitas memiliki tingkat kebutuhan berbeda-beda. Karena itu, pemutakhiran data dianggap penting agar pemerintah dapat memilah kebutuhan penyandang disabilitas secara lebih tepat.
“Disabilitas itu kompleks. Daksa itu ada tingkatannya, ada ringan, sedang sampai berat. Dengan adanya pemutakhiran data ini akan membantu pemerintah maupun disabilitas itu sendiri,” tututnya.
Gode menuturkan, data tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat kemampuan, minat dan bakat penyandang disabilitas sehingga mempermudah penyaluran pelatihan kerja maupun pendidikan.
“Ketika mereka ingin mendapatkan pelatihan, pemerintah bisa menyalurkan sesuai bakat dan kemampuan mereka. Dari data-data ini akan terlihat,” jelasnya.
Selain persoalan data, PPDI juga menyoroti masih terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Tarakan. Kendala itu mulai dari akses kendaraan umum hingga fasilitas jalan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.
Walau demikian, ia mengapresiasi sejumlah perkembangan fasilitas publik yang mulai mendukung aksesibilitas.
“Sekarang di beberapa jalan sudah ada guidance block untuk teman-teman netra. Di pelabuhan laut dan pelabuhan udara juga sudah tersedia kursi roda dan fasilitas lainnya. Itu perkembangan yang kami hargai,” ucapnya.
Gode juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi organisasi disabilitas adalah sulitnya menjangkau penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai wilayah. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang masih menutup diri.
“Kami dari organisasi kesulitan menghubungi mereka. Kadang keluarganya juga masih menutup diri, jadi kami sulit mengetahui mereka ada di mana saja,” terangnya.
Oleh karena itu, ia berharap program pendataan dilakukan secara aktif hingga tingkat lingkungan melalui keterlibatan pemerintah, RT dan RW dengan metode door-to-door.
“Harapan kami kick-off ini bukan berhenti di hari ini saja. Pemerintah harus proaktif mendatangi teman-teman disabilitas karena ini menjadi dasar untuk pendidikan, tenaga kerja, pelatihan dan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is memastikan pemerintah mendukung program pelayanan inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Tidak boleh ada yang tertinggal, no one left behind. Semua warga harus dilayani,” ujarnya.
Ia mengakui fasilitas ramah disabilitas di Tarakan masih perlu ditingkatkan. Namun, pemerintah disebut mulai menerapkan fasilitas aksesibilitas di sejumlah kantor pemerintahan baru.
“Kalau kita bilang inklusif tapi ada yang tertinggal, ya tidak inklusif. Tapi semua itu butuh proses dan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
