benuanta.co.id, LOMBOK – Peningkatan aktivitas pariwisata di Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih kuat.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hj. Rahmawati, menilai peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat musim liburan, berpotensi membuat volume sampah di kawasan tersebut meningkat signifikan.
Persoalan itu menjadi perhatian karena penanganan sampah di Gili Meno saat ini masih mengandalkan pengangkutan menuju daratan.
“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pola pengangkutan tersebut akan semakin membebani pengelolaan sampah apabila jumlah kunjungan wisatawan terus bertambah.
Selain persoalan kapasitas, biaya pengangkutan sampah dari pulau menuju daratan juga menjadi pertimbangan. Karena itu, Rahmawati mendorong agar sampah dapat diolah sedekat mungkin dengan lokasi sumbernya.
Salah satu opsi yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah membangun fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gili. Sampah yang dihasilkan masyarakat maupun wisatawan dapat dipilah dan diolah sesuai jenisnya. Untuk sampah organik, misalnya, dapat dimanfaatkan menjadi kompos.
“Kalau dilihat dari segi istilahnya, ongkos untuk mengangkat ke seberang itu tentu memerlukan biaya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan tadi itu, adanya TPA, tempat pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah itu dikeluarkan di sini, dijadikan kompos dan sebagainya,” jelasnya.
Tak hanya sistem pengangkutan, Rahmawati juga menyoroti keberadaan sampah plastik di sejumlah titik kawasan pantai yang dilaluinya dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan pembersihan dan pengangkutan. Pengurangan sampah harus dilakukan sejak dari sumbernya.
“Waktu di pelabuhan, melewati jalan-jalan yang ada di pantai, masih banyaknya sampah-sampah plastik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata untuk membahas langkah konkret dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Salah satu alternatif yang ditawarkan yakni menyediakan fasilitas air minum yang memadai di kawasan wisata. Dengan fasilitas tersebut, wisatawan diharapkan tidak perlu membawa banyak botol plastik dari luar pulau.
“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,” jelasnya.
Rahmawati menilai pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari perencanaan pengembangan pariwisata Gili Meno. Sebab, semakin tinggi aktivitas wisata, semakin besar pula beban lingkungan yang harus ditanggung kawasan tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku usaha pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait dinilai perlu menyusun sistem pengelolaan sampah yang mampu mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan.
Rahmawati berharap pertumbuhan pariwisata di Gili Meno tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga diikuti pembenahan tata kelola lingkungan agar perkembangan ekonomi wisata tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan ekosistem setempat. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
