benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pengembangan kendaraan listrik di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi tantangan mendasar, mulai dari harga kendaraan yang belum sepenuhnya terjangkau hingga keterbatasan infrastruktur pengisian daya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara, Hj Rahmawati, S.H. Ia menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional jangan hanya berfokus pada produksi, tetapi juga harus memastikan kendaraan tersebut dapat digunakan masyarakat di daerah.
“Di Kaltara kendaraan listrik seperti mobil dan motor listrik belum booming, tapi mungkin ke depan akan jadi pilihan masyarakat,” kata Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, harga masih menjadi salah satu hambatan agar kendaraan listrik bisa digunakan secara lebih luas. Jangan sampai kendaraan listrik hanya menjadi pilihan masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya sulit menjangkaunya.
Rahmawati mendorong agar industri menyediakan kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau, termasuk bagi petani, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai kendaraan listrik hanya menjadi pilihan untuk masyarakat tertentu karena harganya,” ujarnya.
Persoalan lainnya adalah infrastruktur pengisian daya. Di tengah kondisi kendaraan listrik yang belum banyak digunakan di Kaltara, ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga perlu menjadi perhatian.
Rahmawati mengingatkan, pertumbuhan kendaraan listrik tanpa dibarengi infrastruktur yang memadai justru berpotensi menyulitkan masyarakat, terlebih Kaltara memiliki karakter wilayah yang luas dengan kawasan pedalaman, kepulauan dan perbatasan.
“Kesiapan infrastruktur pengisian daya atau SPKLU juga harus disiapkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jangan sampai masyarakat didorong beralih menggunakan kendaraan listrik, tetapi fasilitas untuk mengisi daya belum tersedia secara memadai.
“Jangan sampai jumlah kendaraan meningkat, sementara masyarakat kesulitan mencari tempat untuk mengisi daya,” tegasnya.
Selain persoalan harga dan infrastruktur, Rahmawati juga meminta aspek keselamatan tidak diabaikan dalam pengembangan kendaraan listrik. Produk yang dipasarkan harus memenuhi standar keamanan sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga aman digunakan.
“Selain harga dan charger, aspek keamanan kendaraan juga menjadi perhatian. Pengembangan kendaraan listrik pun harus memastikan produk yang beredar memenuhi standar keselamatan,” terangnya.
Menurutnya, kondisi Kaltara yang berbeda dengan daerah lain juga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kendaraan listrik. Pengembangan ekosistem tidak cukup hanya mengandalkan kawasan perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman, kepulauan dan perbatasan.
Dengan kondisi tersebut, pengembangan kendaraan listrik di Kaltara membutuhkan kesiapan yang berjalan beriringan, mulai dari harga kendaraan yang lebih terjangkau hingga ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang mampu menjangkau wilayah dengan karakter geografis yang beragam. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
