benuanta.co.id, NUNUKAN– Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menghadiri kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2029.
Agenda tersebut dirangkaikan dengan silaturahmi serta deklarasi bersama Gubernur Kalimantan Utara dan pimpinan perusahaan dalam rangka memperkuat kolaborasi, sinergi, serta percepatan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pembangunan daerah.
Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu berlangsung di Ruang Rapat Kasuari, Hotel Lumire, pada Senin (20/4/2026). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan Utara, pimpinan perusahaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hermanus menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting untuk mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Ia menilai, RPJMD Kalimantan Utara hingga 2029 merupakan pedoman strategis dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam mengoptimalkan potensi kolaborasi melalui program CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di Kabupaten Nunukan maupun Kalimantan Utara secara umum,” ujar Hermanus.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi CSR.
“Kegiatan silaturahmi dan deklarasi bersama pimpinan perusahaan yang bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan daerah,” terang Zainal.
Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kekompakan, membangun komunikasi terbuka, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha demi kemajuan daerah.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki empat fokus utama pembangunan, yakni peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas masih menjadi prioritas utama, terutama peningkatan kualitas jalan yang berperan penting sebagai jalur utama aktivitas perekonomian di berbagai kabupaten/kota,” jelasnya.
Pemerintah juga menyoroti keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah desa, seperti ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan melalui program CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Zainal juga mendorong pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum CSR) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan.
“Kita berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta memastikan pembangunan di Kalimantan Utara berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
