benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, bersama Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kolonel (Purn.) Agus Marsanto, secara resmi melepas pengiriman bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Jumat (24/7/2026), di Bandara Nunukan.
Pelepasan bantuan tersebut menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah pusat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Sebanyak lebih dari empat ton bantuan logistik diberangkatkan secara bertahap menuju Krayan Selatan menggunakan pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF). Jalur udara dipilih karena akses darat dari Long Bawan menuju Long Layu hingga kini masih terputus akibat longsor yang menutup sejumlah ruas jalan.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, penyaluran bantuan logistik menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi di tengah keterbatasan akses menuju lokasi bencana.
“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui BNPB yang telah bergerak cepat membantu masyarakat Krayan Selatan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh pihak sangat dibutuhkan agar penanganan darurat dapat berjalan optimal dan masyarakat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Hermanus menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berkomitmen memenuhi kekurangan kebutuhan logistik bagi seluruh warga terdampak melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kami memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat. Selain distribusi bantuan, kami juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan akses jalan menuju wilayah terdampak,” katanya.
Pengiriman bantuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Tim BNPB yang dipimpin Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel (Purn.) Agus Marsanto, ke Kabupaten Nunukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan sesuai ketentuan sekaligus mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Langkah tersebut juga merupakan respons pemerintah pusat setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Krayan Selatan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 478 Tahun 2026. Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, yakni sejak 15 hingga 28 Juli 2026.
Penetapan status tanggap darurat didasarkan pada hasil kaji cepat BPBD serta rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai dasar percepatan penanganan bencana.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel (Purn.) Agus Marsanto, menegaskan pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penanganan bencana di wilayah perbatasan.
“Yang paling penting bukan nilai bantuannya, tetapi bagaimana kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat berlangsung. Negara harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan,” ujarnya.
Agus menjelaskan, bantuan yang dikirim senilai sekitar Rp200 juta dengan total berat lebih dari empat ton. Bantuan tersebut terdiri atas 400 paket sembako, 100 paket hygiene kit, dan 100 kaleng susu. Menurutnya, seluruh bantuan telah tiba di Kabupaten Nunukan dan disimpan sementara di gudang BPBD sebelum diberangkatkan secara bertahap ke Krayan Selatan.
“Total bantuan lebih dari empat ton, sedangkan kapasitas angkut setiap penerbangan hanya sekitar 600 kilogram. Karena itu, distribusi dilakukan secara bertahap hingga seluruh bantuan tiba di lokasi,” jelasnya.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mulai mengalami keterbatasan pasokan bahan pangan akibat terputusnya akses transportasi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan seluruh warga terdampak akan tetap memperoleh bantuan.
Berdasarkan pendataan BPBD, jumlah warga terdampak mencapai 460 kepala keluarga (KK), sedangkan bantuan dari BNPB mencakup 400 paket. Kekurangan bantuan akan dipenuhi Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang saat ini sedang dalam proses pencairan.
Selain menyiapkan dukungan anggaran, Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama BPBD, Dinas Sosial, dan perangkat daerah terkait terus berkoordinasi untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah daerah juga berharap keterlibatan BUMN dan dunia usaha dalam membantu penanganan bencana.
Di samping penyaluran bantuan logistik, pemerintah terus mengupayakan percepatan penanganan kerusakan infrastruktur jalan penghubung Long Bawan–Long Layu.
Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, guna mempercepat pemulihan akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di Krayan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap seluruh bantuan logistik segera diterima masyarakat sehingga dapat meringankan beban warga yang kini mulai mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mempercepat pemulihan kondisi di Krayan Selatan hingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
