Blue Economy Maratua Terkendala, Pemkab Berau Akui Belum Miliki Blueprint Infrastruktur

benuanta.co.id, BERAU – Hubungan bilateral antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan Pemerintah Seychelles dalam mengadopsi konsep Blue Economy (ekonomi biru) di Pulau Maratua ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.

Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis mengakui hingga saat ini pemerintah daerah belum mengantongi matriks pembangunan infrastruktur yang jelas untuk pulau terluar tersebut. Pengakuan tersebut tentu menjadi evaluasi mendalam di tengah masifnya investasi sektor privat yang selama ini berlangsung di Maratua.

Menurut Gamalis, asistensi dari negara kepulauan Samudra Hindia itu selama ini fokus pada pendampingan, promosi, dan penarikan investor. Namun, cetak biru (blueprint) penataan fisik dari internal pemda justru belum rampung, padahal pembangunan akomodasi komersial terus melesat.

Baca Juga :  Wabup Berau Dorong Kemiri Sunan Jadi Solusi Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang

“Kita belum memiliki matriks yang jelas terkait itu (pembangunan infrastruktur). Tetapi yang jelas, belakangan ini kan resort jalan terus,” ungkapnya Rabu (22/7/2026).

Ketimpangan antara lambatnya penyusunan matriks infrastruktur publik dengan agresifnya pemodal swasta memicu kekhawatiran ekologis. Apalagi, lanjut Gamalis, fasilitas akomodasi seperti pondok wisata (cottage) kini telah menjamur di sepanjang pesisir Maratua.

Tanpa adanya matriks yang jelas, baik terkait zonasi wilayah pesisir, sistem pengelolaan sampah terpadu, hingga penyediaan air bersih, pembangunan masif tersebut berisiko merusak daya dukung lingkungan pulau kecil tersebut.

Baca Juga :  Berau Dikepung Lubang Tambang, Wabup Gamalis Minta Perhatian Serius terhadap Kerusakan Lingkungan

“Ini supaya kita menata lingkungan. Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain, pantai yang jadi jualan utama kita justru jadi hilang,” jelasnya.

Disampaikannya, selain kendala matriks perencanaan di internal, pemda juga memiliki keterbatasan wewenang karena sebagian besar kendali wilayah ruang laut dan pesisir berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kondisi tersebut jelas membuat gerak Pemkab Berau dilematis, mengingat di satu sisi mereka dituntut menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya dari sektor pariwisata Maratua melalui penataan cottage.

Baca Juga :  Pemkab Berau Siapkan Wajah Baru Wisata Air Panas Asin Pemapak

Lebih dari itu Gamalis juga memberikan catatan kritis mengenai kesuksesan kerja sama internasional itu. Gamalis enggan mengklaim apakah melonjaknya kunjungan wisatawan ke Maratua belakangan ini merupakan dampak langsung dari andil Seychelles atau murni daya tarik alami pulau itu sendiri.

“Sejauh ini yang datang ke sana banyak. Terlepas apakah ada hubungan dengan kerja sama ini,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Sihaloho

Editor: Endah Agustina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *