MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Opini WTP ini merupakan raihan yang keenam kalinya setelah lima tahun sebelumnya secara berturut-turut Malinau selalu mendapat Opini WTP.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Malinau TA. 2019 dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Agus Priyono secara virtual kepada Bupati Malinau, Dr. Yansen TP, M.Si dan Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Wempi W Mawa, SE. di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau, Selasa (09/06/2020).
Usai mengikuti Video Conference (Vicon), Dr. Yansen TP menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, kepada pegawai yang memiliki semangat dan kesetiaan untuk mengelola keuangan yang baik dan benar. Pentingnya WTP ini bahwa pemerintah daerah mempunyai ketaatan aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan.
“WTP ini menggambarkan tentang kinerja dari setiap instansi pemerintah yang mengelola keuangan daerah. Jadi ada ketaatan dari personel yang menjalankan keuangan daerah,” jelasnya
Lanjut Bupati, dari catatan yang diberikan BPK, kinerja daerah ini tidak hanya dicapai dengan ketaatan dan kesetian dalam mengelola keuangan daerah. Tetapi sudah berdampak kepada tatanan masyarakat Malinau sendiri. Berkaitan dengan tentang sosial ekonominya, sudah mendapatkan gambaran yang berkorelasi tetap terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jadi kita melihat indikator generasio dengan pengangguran dan penurunan kemiskinan, pengangguran semakin menurun dan juga kemiskinan, otomatis generasio juga menyempit, artinya semakin men-zero,” ujarnya.
Model yang sudah dijalankan pemerintah yaitu Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) betul-betul mengubah rakyat. Terlebih lagi dengan ada kebijakan mengorientasikan pembangunan ke tingkat RT.
“Di sini lah pembenaran dari pada pemikiran itu. Bahwa jika kita memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberi kekuatan yang luas dan besar kepada masyarakat, maka akan terjadi gerakan di bawah dan terjadi berubahnya tatanan di masyarakat,” terangnya.
Kalau dalam hal ini masyarakat bisa membangun ekonominya dengan baik, sehingga menyediakan kesempatan kerja dan semua itu akan mengubah rakyat. Oleh sebab itu, Bupati Malinau berharap semangat yang ingin cilakukan sekarang adalah bagaimana giat mendorong masyarakat untuk beraktivitas secara nyata. Karena pada akhirnya yang terjadi adalah kenyataannya rakyat itu berubah dengan lebih baik .
“Saya kira ini yang paling prinsip, saat ini dan kedepan. Jangan kita mengejar WTP-nya tetapi yang kita kejar adalah ketaatan, kesetiaan kita mengelola keuangan itu berdampak kepada mengubah rakyatnya itu sendiri, karena pendekatan kita sudah benar,” ujarnya.
“Membangun dari desa, memberi kepercayaan dan kekuatan sepenuhnya kepada rakyat serta mengorientasikan pembangunan kepada komunitas RT,” jelasnya.
Kalau ini berjalan baik, tegakkan aturan dan melakukan gerakan besar di lapangan, Bupati Yansen yakin dalam kesempatan yang tidak lama, dalam artian angka penganguran semakin menurun. Artinya sudah tersedia lapangan pekerjaan, masyarakat sudah bertumbuh, ekonomi baik, kemudian jurang pemisah kaya dan miskin tidak ada lagi. Pertumbuhan ekonomi naik karena aktivitas ekonomi sudah terbukti terwujud.(*)
*Artikel ini sudah tayang di fanpage PROKOMPIM MALINAU
