benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperketat efisiensi anggaran di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Sejumlah belanja akan kembali ditata agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada program pembangunan yang dinilai paling prioritas.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, yang mana dia meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat mengelola anggaran, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026.
“Evaluasi program juga perlu dilakukan agar setiap kegiatan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan arah prioritas pembangunan,” ucapannya, Rabu (12/8/2026).
“Salah satu belanja yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas. Saya minta perangkat daerah lebih selektif menentukan agenda yang perlu dihadiri,” sebutnya.
Untuk kegiatan yang bersifat teknis, kehadiran pejabat dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, maupun staf sesuai kebutuhan.
Menurut Denny, kebijakan tersebut bukan hanya untuk menekan belanja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mendapatkan pengalaman serta meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Di sisi lain, kondisi pendapatan daerah turut menjadi perhatian. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD), yang salah satunya dipengaruhi dinamika sektor sumber daya alam dan mineral batu bara, membuat Pemprov Kaltara harus kembali menyusun skala prioritas pembangunan.
“Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,” kata Denny.
Untuk memperkuat kemampuan pendapatan daerah, Denny meminta 14 perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusun strategi peningkatan pendapatan terlebih dahulu sebelum merancang rencana belanja.
Menurut dia, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kaltara di tengah berkurangnya dukungan transfer dari pemerintah pusat. Pemprov Kaltara juga mendorong perangkat daerah lebih aktif menangkap peluang pembiayaan melalui APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Denny meminta setiap perangkat daerah menyiapkan proposal teknis secara matang, termasuk memastikan kesiapan lahan dan perencanaan program. Dengan begitu, peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain persoalan anggaran, Denny mengingatkan jajaran pejabat struktural, terutama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika pemerintah daerah harus menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas.
Efisiensi anggaran, kata Denny, bukan berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
