benuanta.co.id, TARAKAN – Posisi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia membuat persoalan pekerja migran menjadi perhatian khusus pemerintah. Untuk mencegah masalah sejak dari daerah asal, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggagas Desa Migran dan Migrant Center sebagai bagian dari upaya mendekatkan edukasi dan layanan kepada masyarakat di wilayah seperti Kaltara.
Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.IKom, mengungkapkan Kaltara memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu hub utama perlintasan pekerja migran menuju Malaysia. Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap edukasi dan perlindungan pekerja migran di daerah menjadi semakin penting.
“Kalimantan Utara ini adalah hub utama dari perlintasan-perlintasan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, jalur perlintasan di Kaltara tidak hanya digunakan masyarakat dari wilayah sekitar. Pekerja migran dari sejumlah daerah lain di Indonesia juga menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu alternatif perlintasan menuju Malaysia.
“Yang melintas di perbatasan Kaltara ini tidak hanya dari kepulauan sekitar, tapi dari saudara-saudara kita yang dari Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendekatan perlindungan yang dimulai dari masyarakat di tingkat bawah. Pemerintah tidak ingin penanganan pekerja migran hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul, tetapi juga melalui edukasi dan layanan yang lebih dekat dengan calon pekerja migran di daerah asal.
“Sejauh ini kita sudah menggagas Desa Migran, kita menggagas Migrant Center, pelibatan kampus, pelibatan desa dalam hal upaya mengejar ketertinggalan dari segi sarana dan prasarana,” jelasnya.
Bagi Kaltara, keberadaan program tersebut dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menghadapi persoalan pekerja migran yang berkaitan dengan jalur perbatasan dan pemulangan dari Malaysia. Persoalan migran di kawasan Kaltara tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan, tetapi juga pekerja yang telah dideportasi dan membutuhkan penanganan setelah kembali.
“Penampungannya ya sering kali mereka dari Nunukan, mungkin sudah kewalahan di sana, larinya ke Tarakan,” katanya.
Dzulfikar menilai keterlibatan masyarakat Kaltara juga menjadi bagian penting dalam mencegah praktik penempatan pekerja migran secara nonprosedural. Masyarakat diharapkan ikut mengenali dan menangkal oknum maupun sindikat yang memanfaatkan celah pengawasan terhadap calon pekerja migran.
“Pelibatan masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam kesuksesan, bagaimana menangkal upaya-upaya dari oknum-oknum tertentu, sindikasi-sindikasi yang mau memanfaatkan celah-celah dari pengawasan yang dilakukan oleh para aparat,” tegasnya.
Selain membangun program di tingkat desa, pemerintah juga melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus pekerja migran yang terjadi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui praktik yang sering muncul dan menjadi bahan dalam menentukan penanganan yang lebih tepat, termasuk di wilayah perbatasan seperti Kaltara.
“Pak Kepala Balai kami sudah dari awal ditugaskan betul-betul melakukan belanja kasus yang sering terjadi, praktik-praktik yang sering terjadi,” imbuhnya.
Penanganan juga diarahkan kepada pekerja migran yang telah mengalami persoalan di Malaysia dan kembali melalui proses deportasi maupun pemutihan dokumen. Pemerintah berharap mereka tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga memperoleh pembekalan untuk meningkatkan kemampuan setelah kembali ke Indonesia.
“Mereka yang dikirim ke sini untuk pemutihan dokumen, itu bisa dilatih dengan baik,” katanya.
Menurut Dzulfikar, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengejar keterbatasan sarana dan prasarana perlindungan pekerja migran. Desa, kampus dan pusat layanan diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem yang membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan bantuan terkait migrasi.
Penguatan koordinasi dengan pemerintah Indonesia di Malaysia juga terus dilakukan. Hal tersebut menjadi penting bagi Kaltara karena persoalan pekerja migran di daerah perbatasan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi mereka di negara tujuan.
“Kita melakukan terus day-to-day komunikasi dengan Konjen yang ada di Semenanjung, Konjen RI yang ada di Semenanjung,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
