benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan program Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri (SINERGI) untuk Kaltara. SINERGI Kaltara sebagai strategi menghubungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kawasan industri di daerah.
Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto mengatakan, program tersebut dirancang agar investasi besar yang masuk ke Kaltara dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok industri.
“Saat ini Pemprov Kaltara terus berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang kita hubungkan dengan kawasan industri yang ada di Kaltara,” ujarnya beberapa waktu lalu saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut Denny, SINERGI Kaltara dilatarbelakangi besarnya potensi yang dimiliki daerah. Kaltara memiliki Kawasan Industri Tanah Kuning seluas 10.100 hektare yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), serta sekitar 51.840 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Yang mana menurut Denny, kedua potensi tersebut belum terhubung secara optimal. Kondisi itu kata Denny, berisiko menimbulkan enklave ekonomi, yakni ketika investasi terus tumbuh tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Yang kita inginkan, kawasan industri ini harus berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Kita tidak ingin terjadi enklave ekonomi,” sebutnya.
Denny mengungkapkan, nilai investasi di Kaltara meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diterimanya, investasi naik sekitar 159 persen, dari Rp11 triliun pada 2024 menjadi Rp30 triliun pada 2025. Bahkan hingga pertengahan tahun ini nilainya telah mencapai sekitar Rp39 triliun.
Meski demikian, peningkatan investasi tersebut dinilai belum sepenuhnya dinikmati pelaku usaha lokal. Menurutnya, sebagian besar perputaran ekonomi masih mengalir ke luar daerah karena kebutuhan industri dipenuhi oleh pemasok dari luar Kaltara.
“Ini yang sebenarnya harus kita cegah. Uangnya harus ada di Kaltara,” tuturnya.
Untuk itu, Pemprov Kaltara menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Gubernur, guna memperkuat implementasi SINERGI Kaltara. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas UMKM agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan di kawasan industri.
“Kita sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri dan responsnya sangat baik. Sekarang tugas pemerintah menaikkan kelas UMKM agar siap menjadi bagian dari rantai pasok industri,” ungkapnya.
Bahkan Denny optimis, apabila kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh UMKM lokal, maka manfaat investasi akan lebih banyak dirasakan masyarakat. Perputaran ekonomi di daerah akan meningkat, diikuti pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, hingga berkurangnya tingkat kemiskinan di Kaltara.
“Kalau perputaran uangnya ada di Kaltara, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, inflasi bisa ditekan, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” tutupnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
