benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Ratusan masyarakat memadati lokasi nonton bersama (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang digelar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) STIE Bultar di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara). Mulai dari mahasiswa, anak muda hingga masyarakat umum tampak antusias mengikuti penayangan hingga sesi diskusi selesai.
Berbeda dengan sejumlah daerah lain yang sempat diwarnai penolakan hingga pembubaran, kegiatan nobar di Bulungan berlangsung aman dan kondusif. Suasana diskusi juga berjalan terbuka dengan pembahasan mengenai isu lingkungan, masyarakat adat, hingga proyek strategis nasional (PSN).
Film dokumenter tersebut mengangkat kisah masyarakat adat Papua yang terdampak pembangunan dan kehilangan ruang hidup mereka akibat proyek besar negara. Isu itu dinilai dekat dengan kondisi di Kalimantan yang juga tengah menghadapi berbagai proyek pembangunan skala besar.
Ketua Umum HMJ STIE Bultar, Walid Anshari mengatakan kegiatan itu menjadi ruang belajar masyarakat agar lebih peduli pada dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
“Pembangunan itu tentu penting, tetapi yang harus dipastikan apakah masyarakat yang terdampak benar-benar membutuhkan proyek tersebut atau tidak,” ujar Walid ditemui usai diskusi, Jumat (16/5/2026).
Ia menilai masyarakat perlu lebih kritis melihat proyek strategis nasional yang hadir di daerah, termasuk dampak sosial dan lingkungan yang bisa muncul di kemudian hari.
“Jangan sampai kejadian seperti di Papua juga terjadi di sekitar kita. Masyarakat lokal jangan hanya jadi penonton atas pembangunan di tanahnya sendiri,” katanya.
Menurut Walid, literasi masyarakat mengenai isu lingkungan dan kepentingan politik pembangunan juga perlu diperkuat.
“Kita harus lebih terbuka melihat fakta-fakta yang terjadi. Jangan hanya melihat pembangunan dari sisi besar proyeknya saja, tapi lihat juga bagaimana nasib masyarakat yang terdampak,” lanjutnya.
Sementara itu, pemantik diskusi Yosran Effendi mengatakan film dokumenter tersebut membuka pandangan masyarakat mengenai kondisi masyarakat adat Papua yang merasa tidak mendapatkan keadilan di tengah pembangunan.
“Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua merasa keberadaan mereka tidak diakui ketika pembangunan masuk ke wilayah mereka,” ucap Yosran.
Ia menjelaskan, pembangunan seharusnya dilakukan dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat setempat, bukan sekadar menghadirkan proyek atas nama kepentingan nasional.
“Bisa jadi masyarakat sebenarnya lebih membutuhkan pendidikan atau layanan kesehatan. Tapi yang datang justru proyek besar yang mengubah ruang hidup mereka,” jelasnya.
Yosran juga menyoroti istilah “strategis” dalam PSN yang menurutnya perlu dipahami lebih dalam oleh masyarakat.
“Kata strategis itu harus dipertanyakan. Strategis untuk siapa? Apakah benar masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya atau tidak,” tegasnya.
Melalui kegiatan nobar tersebut, HMJ STIE Bultar berharap masyarakat Kaltara semakin peduli terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat, sekaligus lebih kritis menyikapi berbagai proyek pembangunan yang masuk ke daerah. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
