Marthin Billa Soroti Keterbatasan Jaringan Komunikasi di Perbatasan Kaltara

benuanta.co.id, BULUNGAN – Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), Marthin Billa, menyoroti masih terbatasnya konektivitas jaringan komunikasi di wilayah perbatasan. Ia menegaskan, Pemerintah Pusat harus lebih serius memperhatikan persoalan tersebut, mengingat kebutuhan masyarakat akan akses informasi semakin mendesak.

Menurut Marthin, warga di perbatasan kerap menghadapi kesulitan berkomunikasi karena lemahnya jaringan telekomunikasi. Padahal, di era digital, akses jaringan menjadi kebutuhan dasar yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan publik, hingga keamanan.

Baca Juga :  Keuangan Daerah Terbatas, ASN Kaltara Diminta Selektif Perjalanan Dinas

“Kita sangat mengharapkan Pemerintah Pusat lebih serius melihat kondisi perbatasan, khususnya terkait konektivitas jaringan. Masalah ini sudah lama dirasakan masyarakat. Transportasi darat, komunikasi, maupun jaringan internet semuanya masih sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, titik-titik rawan tanpa jaringan di perbatasan sebenarnya telah terpetakan. Namun, hingga kini belum ada langkah komprehensif untuk menutup kesenjangan tersebut. Beberapa daerah, khususnya di wilayah sungai maupun kawasan terpencil, masih kesulitan berkomunikasi dengan dunia luar.

Baca Juga :  Sejak Pertengahan Agustus, Kabut Asap Mulai Ganggu Operasional Bandara Juwata Tarakan

Marthin menegaskan, perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat dibutuhkan. Tanpa akses komunikasi yang memadai, kata dia, masyarakat di perbatasan akan terus tertinggal dalam pembangunan.

“Komunikasi itu penting. Semua informasi dari pusat harus bisa sampai ke masyarakat hingga pelosok perbatasan. Jangan hanya berhenti di provinsi atau kabupaten, tapi benar-benar merata sampai ke tapal batas negara,” tegasnya.

Baca Juga :  Barantin Siapkan 'Karpet Merah' Dukung UMKM Kaltara Tembus Pasar Global

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konektivitas jaringan di perbatasan bukan hanya soal layanan publik, melainkan juga menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi antaraparat dan masyarakat bisa lebih cepat, terutama dalam menghadapi potensi gangguan di wilayah perbatasan.

“Harapannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kaltara, khususnya di perbatasan Indonesia–Malaysia, menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam waktu dekat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ikke

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *