Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,5 miliar untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Kalimantan Utara.
“Melalui program BSPS ini pemerintah ingin membangkitkan semangat masyarakat untuk saling membantu antarsesama dan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi lebih layak huni meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita tetap berusaha untuk memaksimalkan program BSPS,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ia memaparkan program BSPS pada 2020 di Kalimantan Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,5 miliar untuk pembangunan 3.000 rumah tidak layak huni (RTLH), yang tersebar di lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara yakni Kota Tarakan, Kab Bulungan, Kab Malinau, Kab Nuunukan, dan Kab Tana Tidung.
Direktur Rumah Swadaya Arsyad menjelaskan program BSPS di Kalimantan Utara pada 2020 dibagi menjadi dua, yaitu tahap pertama sebanyak 1.500 unit RTLH telah selesai dialokasikan.
Kemudian, tahap kedua sebanyak 1.500 unit RTLH, dengan progres fisiknya telah mencapai 93 persen dan ditargetkan dapat selesai Desember 2020.
“Walaupun kondisi cuaca di lokasi saat ini kurang mendukung, tim pelaksana program harus tetap semangat menjalankan tugas untuk meningkatkan kualitas BSPS dan tetap mengutamakan struktur bangunan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.
Jumlah bantuan yang diterima setiap RTLH sebesar Rp17,5 juta. Dana tersebut terdiri atas Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyatakan hingga akhir Oktober 2020, pelaksanaan program sejuta rumah terus berjalan saat pandemi dan mencapai 601.637 unit rumah.
“Kami tetap optimistis program sejuta rumah terlaksana dengan baik meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini. Hingga triwulan III 2020 ini tepatnya per 31 Oktober 2020, capaian program sejuta rumah telah mencapai angka 601.637 unit rumah,” kata Khalawi Abdul Hamid.
Menurut dia, keberadaan rumah yang layak huni ke depan sangat penting guna membantu masyarakat agar tetap terjaga kesehatannya sekaligus melaksanakan berbagai aktivitas seperti belajar, memulai usaha, serta beribadah di rumah.
Khalawi menerangkan pemerintah akan terus berupaya menjaga kesehatan masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak huni bagi warga.
Selain itu, ujar dia, program perumahan menjadi salah satu lokomotif utama dalam upaya mewujudkan pemulihan perekonomian nasional.(ant)
