benuanta.co.id, TARAKAN – Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai tidak hanya menjadi kebutuhan konektivitas, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kedaulatan wilayah. Pemerintah diminta lebih serius mempercepat pembangunan jalan di wilayah perbatasan, khususnya Krayan, agar tidak terus tertinggal dari negara tetangga Malaysia.
Akademisi sekaligus Ekonom Kaltara, Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si., menilai pembangunan kawasan perbatasan selama puluhan tahun belum mendapat perhatian yang memadai. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kawasan perbatasan lebih sering menjadi komoditas politik dibanding benar-benar diprioritaskan pembangunannya.
“Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, daerah perbatasan itu sering dijadikan objek politik. Padahal masyarakat di perbatasan sudah lama menunggu keseriusan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ungkapnya, Kamis (23/7/2026).
Ia mengatakan minimnya pembangunan membuat sejumlah wilayah perbatasan, terutama Krayan, masih mengalami keterisolasian. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada transportasi udara karena akses jalan darat belum memadai.
“Memang infrastruktur jalan itu masih menjadi persoalan sehingga mobilitas masyarakat banyak bergantung pada transportasi udara,” katanya.
Dr. Syaiful menjelaskan Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi dengan garis perbatasan terpanjang di Pulau Kalimantan. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Kaltara memiliki wilayah perbatasan yang sangat panjang, baik perbatasan darat maupun laut. Karena itu pemerintah harus benar-benar serius membangun kawasan perbatasan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sempat terjadinya pemotongan anggaran pembangunan akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Namun, menurutnya, langkah lobi yang dilakukan pemerintah daerah hingga akhirnya memperoleh alokasi dana Rp150 miliar untuk pembangunan jalan lingkar Krayan patut diapresiasi.
“Memang sempat terkena efisiensi anggaran, tetapi akhirnya melalui lobi pemerintah daerah dan DPR, pembangunan jalan lingkar Krayan mendapatkan anggaran Rp150 miliar dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada satu kawasan. Menurutnya, seluruh wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga membutuhkan perhatian yang sama agar pembangunan berjalan merata.
“Bukan hanya Krayan yang harus dibangun, tetapi seluruh kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, termasuk wilayah pesisir seperti Sepatik, juga harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Dr. Syaiful menilai pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, peternakan, hingga komoditas unggulan lainnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan pembangunan jalan itu untuk memudahkan mobilitas ekonomi. Hasil-hasil pertanian dan komoditas unggulan di perbatasan akan lebih mudah dipasarkan jika akses jalannya memadai,” ujarnya.
Ia mencontohkan Krayan memiliki berbagai potensi ekonomi yang selama ini terkendala akses transportasi, seperti beras adan, garam gunung, hingga peternakan kerbau. Menurutnya, seluruh potensi tersebut akan sulit berkembang apabila konektivitas jalan belum tersedia secara optimal.
“Kalau jalannya tidak memadai, hasil pertanian dan peternakan mau dijual ke mana? Karena itu pembangunan jalan menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat perbatasan,” ucapnya.
Selain sektor pertanian, Dr. Syaiful mengatakan pembangunan jalan juga akan mendukung perkembangan sektor perkebunan yang mulai berkembang di wilayah perbatasan. Infrastruktur yang baik dinilai akan memperlancar distribusi hasil perkebunan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau jalannya bagus, mobilitas angkutan hasil perkebunan juga akan lebih lancar. Dampaknya tentu ekonomi masyarakat akan ikut meningkat,” paparnya.
Menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mengusulkan agar pembangunan jalan diprioritaskan hingga tahap perkerasan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengaspalan, ia menilai langkah tersebut layak didukung apabila mampu memperluas akses masyarakat. Baginya, yang paling penting saat ini adalah tersedianya jalan yang dapat difungsikan untuk menunjang mobilitas.
“Yang penting akses jalannya lebih dulu tersedia sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi hasil bumi bisa berjalan. Setelah itu baru dapat ditingkatkan kualitasnya,” katanya.
Lebih lanjut, Dr. Syaiful menilai pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur jalan semata. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat berbagai fasilitas penunjang lain, termasuk pos lintas batas negara dan sarana pelayanan masyarakat agar pembangunan kawasan perbatasan berlangsung secara menyeluruh.
“Bukan hanya jalan yang harus dibangun, tetapi juga sektor-sektor lain, termasuk pos lintas batas dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan perbatasan memiliki arti penting bagi kedaulatan negara. Menurutnya, apabila kawasan perbatasan terus tertinggal, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin bergantung kepada negara tetangga.
“Jangan sampai perbatasan terus terisolasi. Pemerintah harus serius memikirkan pembangunan di sana karena itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga wilayah negara,” tuturnya.
Dr. Syaiful berharap pemerintah pusat maupun daerah terus memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan kawasan perbatasan agar akses jalan dapat segera terwujud. Ia menilai pembangunan tersebut akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat akibat ketergantungan pada transportasi udara.
“Pemerintah harus terus melobi agar anggaran pembangunan perbatasan tidak dipangkas lagi. Selama semua barang masih diangkut menggunakan pesawat, biaya hidup masyarakat akan tetap mahal. Karena itu pembangunan jalan harus benar-benar menjadi prioritas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
