benuanta.co.id, TARAKAN – Sempat disoroti kurang optimalnya pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Kota Tarakan oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hj. Rahmawati, Ketua Koperasi Merah Putih, Saifullah membenarkan, dari target yang dicanangkan pemerintah pusat, hingga kini hanya sebagian koperasi yang berjalan.
“Sebuah harapan besar sebetulnya terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih di Kota Tarakan. Karena dalam perjalanannya sampai hari ini, hanya beberapa yang berjalan. Artinya, tidak memenuhi dari target yang Pak Presiden canangkan,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah penerapan standar nasional yang dinilai terlalu seragam di seluruh daerah. Padahal, kondisi tiap wilayah berbeda-beda, baik dari sisi kebutuhan maupun ketersediaan aset.
“Mungkin ini dalam rangka kerja beliau, reses, melihat langsung ke lapangan. Jadi apa yang kami rasakan tadi langsung kami sampaikan. Salah satu contohnya permasalahan yang kalau mau diseragamkan secara nasional, ini agak lambat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, Kelurahan Selumit yang tidak memiliki aset lahan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam memenuhi standar fasilitas koperasi yang ditetapkan pusat.
“Tidak semua kelurahan itu punya aset pemerintah. Contoh Selumit itu tidak ada lahan kosong pemerintah. Jadi kalau mau diseragamkan, itu tidak bisa. Sementara Selumit dari awal sudah jalan, mock-up percontohan ini,” terangnya.
Saifullah juga menilai, standar nasional seperti penyediaan cold storage, gudang pupuk, apotek, hingga klinik tidak selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Seperti di Selumit, tidak butuh cold storage karena bukan wilayah perikanan, bukan wilayah pesisir. Tidak butuh pupuk, tidak perlu gudang pupuk karena bukan wilayah pertanian,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengembangan koperasi seharusnya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, bukan dipaksakan seragam secara nasional.
“Permasalahan yang sebetulnya kalau mau diseragamkan secara nasional, ini agak lambat. Karena satu, tidak semua kelurahan itu punya aset pemerintah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
