Tanpa APBN dan APBD, Jalur Kereta Api Kaltara Andalkan Investasi Swasta

benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan rencana pembangunan jalur kereta api di wilayahnya tidak akan membebani anggaran negara.

Proyek tersebut sepenuhnya mengandalkan investasi swasta, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara Bertius, mengatakan skema pembangunan ini berada di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia.

“Pemerintah pusat menegaskan pembangunan kereta api dilakukan murni oleh swasta, tanpa menggunakan APBN maupun APBD, namun tetap dalam koordinasi PT Kereta Api Indonesia,” ujar Bertius, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, pendekatan pembangunan jalur kereta dipilih karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu dibandingkan pembangunan jalan darat. Meski dari sisi investasi relatif berimbang, kecepatan konstruksi menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mendorong konektivitas antarwilayah di Kaltara.

Saat ini, minat investasi datang dari PT Intra yang telah memaparkan rencana proyek di hadapan Gubernur dan pimpinan DPRD Kaltara. Pemerintah daerah, kata Bertius, menyatakan kesiapan untuk mendukung proyek tersebut.

“Dukungan itu antara lain berupa rekomendasi untuk mempermudah proses administrasi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan kereta api sebenarnya telah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Meski belum dirinci secara spesifik dalam rencana jangka menengah, proyek ini masuk dalam program peningkatan konektivitas antarwilayah.

Pemerintah provinsi saat ini tengah menelaah draf kerja sama dengan pihak investor. Setelah proses tersebut rampung, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama.

“Tahun ini ditargetkan mulai tahap administrasi, termasuk penentuan rute dan lokasi. Jika melintasi kawasan hutan, akan ada proses perizinan pinjam pakai kawasan,” kata Bertius.

Ia berharap pada 2029 pembangunan fisik jalur kereta api sudah mulai terlihat. “Paling tidak sudah ada wujudnya,” ujar dia.

Pembahasan proyek ini merupakan bagian dari agenda Musrenbangnas yang berlangsung hingga 7 Mei 2026, dengan fokus pada penguatan konektivitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal seperti Kaltara. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *