benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah menanti cukup lama, akhirnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tidak lama lagi mempunyai kantor defenitif sendiri. Pasalnya selama ini wakil raykat itu meminjam gedung milik PKK Kabupaten Bulungan.
Bahkan gedung yang akan dibangun ini digadang-gadang menjadi gedung termewah di Ibukota Kaltara, serta menjadi ikon bagi Provinsi Kaltara.
“Laporan progres pekerjaan yang masuk ke kami itu sebesar 4,8 persen. Untuk itu langkah kami terus intens mengawasi pekerjaannya,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah kepada benuanta.co.id.
Anggaran yang digunakan untuk membangun gedung berlantai 2 itu sebesar Rp 206 miliar, maka pihaknya akan terus mengawal hingga pekerjaannya selesai di tahun 2023 mendatang. Hanya saja dirinya meminta kepada kontraktor pelaksana agar memaksimalkan waktu dan memperhatikan kualitasnya.
“Jika kontraktor sudah ditunjuk, maka dia pasti memaksimalkan waktu yang ada tanpa meninggalkan kualitas,” ujarnya.
Perencanaan yang sudah ada, maka bangunan yang nantinya di buat akan ada 45 ruangan khusus untuk setiap anggota legislatif, ruangan sidang paripurna, ruang rapat komisi dan ruang rapat fraksi. Jika kedepannya ada perubahan desain, maka satu kewajaran karena disesuaikan dengan kebutuhan.
“Perubahan desain itu wajar sesuai kebutuhan, yang tentunya kita butuh ruangan yang nyaman dan represetatif. Sehingga muncullah perubahan desain dan itu tidak berpengaruh terhadap anggaran, selagi tidak melebihi pagu yang ada,” paparnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap tidak ada kendala, sehingga waktu pembangunan hingga tahun 2023 tidak ada kendala ataupun Force Majeure, sehingga anggota dewan yang berjumlah 35 orang saat ini sudah bisa menikmati gedung baru.
“Tentunya akan menjadi kebanggaan punya gedung sendiri, gedung yang bagus. Intinya di sini walaupun bagus dan tidak bagus, kinerja DPR tetap sama di manapun bisa bekerja. Namun kita juga melihat wilayah lain mereka sudah punya gedung bagus,” ucap Andi Hamzah sembari mengatakan nantinya gedung DPRD ini juga sebagai ikon Kaltara.
Hal ini juga supaya tidak terjadi ketimpangan antaranya Pemprov Kaltara dengan DPRD Kaltara.
“Kita di sini menyewa punya PKK dan sudah mau dipakai oleh Pemda. Tapi kita berterimakasih juga kepada Pemda Bulungan masih bisa memaklumi dan kita sudah cukup lama di sini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
