benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menemui pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Kali ini, DPRD Kaltara melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Audiensi tersebut menjadi tindak lanjut setelah sebelumnya DPRD Kaltara melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan dengan Kemenkeu, DPRD Kaltara menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah, khususnya terkait dukungan pendanaan pembangunan jalan di kawasan perbatasan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan selain pembangunan infrastruktur, DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum tersalurkan sepenuhnya.
“DPRD Kaltara menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi daerah maupun negara,” katanya, Ahad (9/8/2026).
Lanjut kata Achmad Djufrie, dukungan pendanaan tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik serta memastikan berbagai program pembangunan strategis di Kaltara tetap berjalan.
Pertemuan dengan Kemenkeu menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltara membawa kepentingan daerah ke tingkat pemerintah pusat. DPRD berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan dukungan konkret bagi pembangunan Kaltara.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen DPRD Kaltara dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dan penguatan kapasitas fiskal daerah. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
