benuanta.co.id, NUNUKAN – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Nunukan kembali ke daerah pemilihannya untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Nunukan dan diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri serta berbagai elemen masyarakat. Empat anggota DPRD Kaltara dari dapil Nunukan yang hadir yakni Muhammad Nasir dari Fraksi PKS, H. Ladullah, Ruman Tumbo, dari Fraksi Demokrat, serta Rismanto, MPSDA dari Partai NasDem.
Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, mengatakan kehadirannya bersama sejumlah anggota DPRD lainnya di Nunukan pada momentum peringatan kemerdekaan memiliki makna tersendiri. Menurutnya, sebagai wakil rakyat yang dipilih masyarakat Nunukan, kehadiran di daerah pemilihan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk tetap dekat dengan masyarakat.
“Kami dipilih dan mendapat amanah dari masyarakat di daerah pemilihan ini. Karena itu, pada momentum penting seperti Hari Kemerdekaan, kami ingin kembali dan berada bersama masyarakat Nunukan,” ujar Nasir.
Ia mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan untuk menjalankan amanah dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kemerdekaan bukan hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali amanah yang kami emban kepada masyarakat,” katanya.
Nasir menilai, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, harus dimaknai lebih luas, terutama bagi Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Di sisi lain, Nasir mengakui tantangan pembangunan Kaltara saat ini tidak ringan. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas serta tekanan terhadap anggaran membuat pemerintah dan DPRD harus semakin cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Di tengah kondisi fiskal Kaltara yang sedang tidak mudah, semangat kemerdekaan justru harus membuat kita semakin kuat, kreatif dan berani menentukan prioritas,” tegasnya.
Ia menekankan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pembangunan maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Anggaran yang terbatas harus benar-benar diarahkan kepada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat ikut melemah,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat dari Nunukan, Nasir secara khusus menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Malaysia.
Menurutnya, keberadaan negara harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan listrik dan BBM, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
“Bagi masyarakat perbatasan, kemerdekaan harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang semakin baik, listrik tersedia, BBM mudah diperoleh, pendidikan dan kesehatan terjangkau, ekonomi masyarakat tumbuh, serta hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha masyarakat memiliki pasar yang baik,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tidak merasa menjadi bagian yang terpinggirkan dalam pembangunan nasional.
“Masyarakat Nunukan dan wilayah perbatasan adalah wajah Indonesia di beranda terdepan negara kita. Karena itu, jangan sampai mereka merasa berada di halaman belakang pembangunan. Justru perbatasan harus menjadi halaman depan Indonesia yang maju, sejahtera dan membanggakan,” tegasnya.
Nasir berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Ia mengatakan, perjuangan mengisi kemerdekaan saat ini memiliki bentuk yang berbeda dengan perjuangan para pendahulu dalam merebut kemerdekaan.
“Para pendahulu kita merebut kemerdekaan dengan pengorbanan yang luar biasa. Tugas generasi hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata,” katanya.
Menurutnya, salah satu bentuk pengisian kemerdekaan adalah memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagi kami di DPRD, salah satu bentuknya adalah memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran daerah semaksimal mungkin berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat perbatasan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
