benuanta co.id, BULUNGAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, menilai penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu membuka akses pekerjaan dan peluang usaha agar masyarakat miskin dapat keluar dari ketergantungan bantuan.
Pesan itu disampaikan Ingkong saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (1/10/2026)
Ingkong mengatakan bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun, program tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Bantuan sosial penting untuk melindungi masyarakat yang rentan, tetapi tujuan akhirnya adalah kemandirian. Karena itu, setiap program harus dipikirkan agar bisa membuka peluang kerja dan usaha,” kata Ingkong.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara lintas sektor. Sebab, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, infrastruktur dan akses pelayanan dasar.
Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota pun dinilai penting. Sebagian besar layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berada di tingkat kabupaten/kota.
Karena itu, Ingkong meminta sinkronisasi program antara TKPKD provinsi dan TKPKD kabupaten/kota terus diperkuat. Ia berharap rapat koordinasi tidak berhenti pada penyusunan program, tetapi menghasilkan langkah yang dapat segera dilaksanakan di lapangan.
Setiap perangkat daerah diminta mengetahui peran masing-masing, termasuk sasaran yang akan ditangani, lokasi program dan sumber pendanaannya.
Perhatian juga diarahkan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir. Kondisi geografis dan akses yang terbatas, menurut Ingkong, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan pada akhirnya tidak hanya dilihat dari angka statistik, tetapi dari perubahan kehidupan masyarakat.
“Di balik setiap angka kemiskinan ada keluarga, anak-anak yang ingin bersekolah dengan layak, orang tua yang ingin hidup sehat, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Ingkong meminta hasil rapat tersebut segera ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada seluruh kabupaten/kota se-Kaltara. Hasil pembahasan juga akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah untuk 2027. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
