TARAKAN – Tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 7,5 hingga 9,5 persen untuk 2027 dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Kalimantan Utara (Kaltara). Kalangan buruh menilai penetapan upah selama ini masih tertinggal dibandingkan peningkatan biaya kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah pun didesak mempertimbangkan standar kehidupan layak dalam menentukan besaran kenaikan upah mendatang.
Ketua FSP Kahut Ind KSPSI ATUC Kaltara, Gusmin, mengungkapkan tuntutan kenaikan tersebut didasarkan pada kebutuhan hidup layak yang harus dipenuhi pekerja. Menurutnya, kenaikan upah bukan semata-mata persoalan permintaan buruh, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Tuntutan kenaikan sebesar 7,5 hingga 9,5 persen itu karena kebutuhan hidup layak. Harapan kami, pemerintah dalam hal ini mampu mewujudkannya. Tuntutan pekerja ini juga menjadi amanah konstitusi,” ungkapnya.
Gusmin menilai angka kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen tersebut bahkan belum mampu mendekati kebutuhan hidup layak pekerja. Ia membandingkan estimasi KHL yang disebutnya telah mencapai lebih dari Rp4.973.000 dengan besaran UMP Kaltara yang masih berada di kisaran Rp3.900.000. Menurutnya, terdapat kesenjangan cukup besar antara standar upah yang diterima pekerja dengan kebutuhan biaya hidup yang harus dipenuhi.
“Menurut kami, angka tersebut belum bisa mendekati KHL yang sementara ini sebesar Rp4.973.000 lebih, sementara UMP Kaltara masih di kisaran Rp3.900.000,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dinilai belum tercermin secara proporsional dalam peningkatan upah pekerja. Gusmin menyebut pertumbuhan ekonomi Kaltara sebesar 6,23 persen dan inflasi 2,51 persen. Namun, menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat membuat daya beli pekerja tetap menghadapi tekanan.
“Pertumbuhan ekonomi 6,23 persen, inflasi 2,51 persen. Justru kita ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kenaikan sembako yang terjadi di masyarakat, apalagi kalau bicara kehidupan pekerja,” bebernya.
Gusmin menjelaskan, perhitungan kebutuhan hidup layak yang menjadi acuan tersebut juga masih menggunakan standar pekerja lajang. Artinya, kebutuhan pekerja yang telah berkeluarga berpotensi lebih besar dibandingkan angka yang dijadikan dasar perhitungan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu alasan buruh menilai kenaikan upah perlu lebih memperhatikan realitas kebutuhan hidup pekerja.
“Apalagi KHL itu dasar perhitungannya untuk hidup lajang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa UMP dan UMK pada dasarnya merupakan jaring pengaman atau standar minimum dalam sistem pengupahan. Dengan demikian, besaran upah minimum yang ditetapkan pemerintah belum tentu secara otomatis mencerminkan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup layak pekerja.
“UMP dan UMK itu merupakan jaring pengaman untuk dijadikan standar kenaikan upah, belum sampai bicara kehidupan layak,” tegasnya.
Selain menyoroti besaran upah, Gusmin juga mengungkapkan bahwa penerapan ketentuan UMP dan UMK di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan. Menurutnya, masih terdapat pengusaha yang belum menerapkan standar upah minimum sebagaimana telah ditetapkan pemerintah melalui surat keputusan gubernur. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak cukup hanya ditetapkan melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya.
“Dalam penerapan atau pemberlakuan UMP dan UMK pun belum semua pengusaha memperlakukan UMP dan UMK yang telah disahkan pemerintah melalui SK gubernur,” ujarnya.
Terkait kepentingan pekerja dan pengusaha, Gusmin menilai penetapan kenaikan upah seharusnya tetap berpedoman pada kebutuhan hidup layak, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut agar kebijakan pengupahan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.
“Kenaikan upah seharusnya rujukannya adalah kehidupan layak, dan pengusaha juga tetap berkelanjutan. Di sinilah pemerintah harus hadir,” tuturnya.
Ia berharap kenaikan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian. Peningkatan penghasilan pekerja dinilai dapat memperkuat daya beli masyarakat, yang selanjutnya mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat serta berkeadilan.
“Dengan kenaikan upah yang memenuhi kehidupan layak, tentunya akan memperkuat daya beli yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat serta berkeadilan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli







