Wagub Ingkong: Pembukaan Lahan Tradisional Masyarakat Adat Bagian dari Kearifan Lokal

BULUNGAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala menilai praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan masyarakat adat merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Karena itu, kebijakan pemerintah terkait pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga perlu dilihat dari sisi sejarah dan pola pengelolaan lahan masyarakat.

Ingkong mengatakan, praktik tersebut bukan kebiasaan baru. Masyarakat telah menerapkannya sejak zaman nenek moyang, bahkan diperkirakan berlangsung ratusan hingga ribuan tahun.

Menurut dia, sistem perladangan tradisional memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga kesuburan tanah. Masyarakat tidak serta-merta membuka lahan secara terus-menerus, melainkan memberikan waktu bagi tanaman dan vegetasi untuk tumbuh kembali.

“Kalau bicara 100 tahun, mungkin bahkan 1.000 tahun lalu, praktik ini sudah dimulai. Mereka inilah yang sebenarnya menjaga hutan,” kata Ingkong, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga :  BI Siapkan Database 2.100 Pencari Kerja untuk Kebutuhan Industri Kaltara

Ia menjelaskan, pola tanam masyarakat dilakukan secara bergantian. Lahan yang telah ditanami akan dibiarkan selama beberapa tahun agar tanaman kembali tumbuh. Proses tersebut berlangsung secara alami tanpa bergantung pada pupuk buatan.

Kesuburan tanah, kata dia, diperoleh dari pelapukan dedaunan dan material organik yang kemudian menjadi bagian dari proses pembentukan unsur hara.

Ingkong juga mengingatkan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak serta-merta dikaitkan dengan praktik perladangan tradisional masyarakat. Menurut dia, kebakaran juga dapat terjadi di kawasan lain, termasuk wilayah gambut dan area perkebunan berskala besar.

Ia menilai, pembahasan mengenai kebijakan pembakaran lahan perlu dilakukan secara proporsional. Hak masyarakat untuk mengelola lahan dan hak masyarakat luas untuk memperoleh udara bersih harus sama-sama diperhatikan.

Baca Juga :  Gaji untuk Bertahan, Bukan untuk Sejahtera: Buruh Kaltara Tuntut Upah Lebih Layak

Di sisi lain, Ingkong mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar dalam regulasi. Ia menyebut perjuangan masyarakat terdahulu untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam undang-undang berlangsung cukup panjang.

Menurut dia, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan sebelum mengambil langkah terkait pembatasan praktik tersebut.

“Undang-undang mengharuskan pemerintah daerah mengizinkan pembakaran lahan seluas dua hektare. Jika pemerintah bisa menghapus aturan itu, pemerintah daerah akan bertindak lebih tegas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ingkong turut menanggapi persoalan yang melibatkan anak seorang aparatur sipil negara (ASN) dalam aksi demonstrasi. Ia menegaskan, kesalahan orang tua tidak semestinya dibebankan kepada anak, begitu pula sebaliknya.

Baca Juga :  Penyaluran KUR Kaltara Capai Rp640 Miliar, Wamen Soroti Akses Pinjaman UMKM

Ia berharap orang tua tetap menjalankan peran dalam memberikan nasihat dan pendidikan kepada anak, terutama ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Kesalahan orang tua tidak boleh berdampak pada anak. Kesalahan anak juga tidak boleh berdampak pada orang tua. Orang tua harus memberikan nasihat dan mengajarinya,” kata Ingkong.

Ia mengakui, perilaku dan langkah generasi muda terkadang berada di luar pemahaman orang dewasa. Karena itu, pendekatan pembinaan dan komunikasi keluarga dinilai tetap penting dalam menyikapi persoalan tersebut. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina