NUNUKAN – Pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan terus diperkuat. Kali ini, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara menyisir rumah penjamin PMI deportasi dari Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Penelusuran dilakukan secara door to door pada 13–14 November 2026. Petugas mendatangi 10 rumah untuk memastikan keberadaan PMI yang sebelumnya tercatat dalam proses pemulangan dari Malaysia sekaligus mengantisipasi potensi penempatan pekerja migran secara nonprosedural.
Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan, mengatakan penelusuran langsung ke rumah penjamin menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap PMI, khususnya mereka yang telah menjalani proses deportasi.
Dari 10 rumah yang didatangi, petugas mendapatkan sejumlah informasi mengenai keberadaan PMI. Sebagian di antaranya diketahui telah kembali ke daerah asal, sementara lainnya masih berada di wilayah Sebatik dan bekerja di sektor perikanan, seperti nelayan dan budidaya rumput laut.
“Untuk memastikan informasi tersebut, petugas tidak hanya mengandalkan keterangan keluarga atau penjamin. Beberapa PMI juga dihubungi secara langsung melalui sambungan telepon hingga video call,” jelas Ichsan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar data keberadaan PMI dapat dipastikan sekaligus mengetahui kondisi mereka setelah kembali dari Malaysia.
Pengawasan ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah PMI kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak sesuai prosedur.
Selain mendatangi rumah penjamin, BP3MI Kaltara turut memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian. Petugas juga menyampaikan imbauan kepada perangkat RT agar lebih teliti ketika menerbitkan dokumen administrasi kependudukan.
Ketelitian tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi penggunaan atau penyalahgunaan identitas dalam proses penempatan PMI nonprosedural. Wilayah Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
Mobilitas masyarakat lintas batas dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan Malaysia membuat upaya pencegahan perlu dilakukan hingga tingkat lingkungan tempat tinggal.
“Perlindungan PMI tidak cukup hanya dilakukan ketika calon pekerja hendak diberangkatkan atau saat mereka menghadapi persoalan di negara penempatan,” jelasnya.
Pengawasan juga perlu dilakukan setelah PMI kembali ke Indonesia, termasuk memastikan keberadaan dan kondisi mereka.
Melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, BP3MI Kaltara berupaya mempersempit ruang praktik penempatan ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran warga agar tidak mudah terlibat dalam proses pemberangkatan PMI tanpa prosedur resmi.
“Upaya ini kita harapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja migran di kawasan perbatasan Nunukan serta mendorong masyarakat untuk memilih jalur migrasi kerja yang aman, legal, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina







