Masyarakat Adat Keberatan Tradisi Berladang Digugat di MK, Sampaikan Aspirasi ke Gubernur

BULUNGAN – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (AMAKU) mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor untuk menyampaikan penolakan terhadap gugatan uji materiil yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan tradisi berladang yang sudah dianut masyarakat secara turun temurun sejak zaman dahulu.

Massa juga ingin memastikan tradisi berladang yang selama ini dijalankan masyarakat adat tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Koordinator aksi, Yehezkiel, menyampaikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Dayak. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki aturan adat yang tidak bisa disamakan dengan pembakaran lahan secara sembarangan.

Baca Juga :  15 Kebijakan Pro-Karier ASN, Dorong Transformasi Manajemen Kepegawaian di Kaltara

Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak begitu saja membakar lahan. Ada tahapan yang harus dilakukan, mulai dari gotong royong, mengumpulkan kayu dan serasah pada satu titik, hingga membuat sekat bakar berlapis agar api tidak menjalar ke luar area ladang.

Kekhawatiran masyarakat muncul setelah Bima mengajukan uji materiil terhadap Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal tersebut mengatur pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan kearifan lokal, termasuk batas maksimal dua hektare per kepala keluarga.

Dalam pernyataan sikap aliansi tersebut , lembaga adat mengaku tidak pernah melarang Bima dan pihak lainnya memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak. Namun, mereka menyayangkan langkah pengajuan uji materiil tersebut karena dinilai dilakukan tanpa koordinasi maupun izin dari lembaga adat.

Baca Juga :  Nunukan Masuk Radar Calon Tuan Rumah Porprov III Kaltara 2030

Bagi mereka, ketentuan dalam Pasal 69 Ayat (2) justru menjadi salah satu payung hukum yang melindungi masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang.

Lembaga adat juga mengingatkan bahwa masyarakat adat selama ini memiliki aturan tersendiri dalam membuka ladang. Mereka menegaskan bahwa yang dibakar adalah ladang, bukan hutan. Bagi masyarakat Dayak, hutan merupakan sumber kehidupan, tempat berburu, sekaligus ruang hidup yang harus dijaga.

Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala turun langsung menemui massa. Kehadiran keduanya menjadi perhatian peserta aksi. Gubernur pun menyampaikan dukungan terhadap aspirasi yang disuarakan masyarakat adat Dayak.

Baca Juga :  BI Siapkan Database 2.100 Pencari Kerja untuk Kebutuhan Industri Kaltara

“Kita mendukung apa yang menjadi aksi daripada saudara-saudara kita, lembaga-lembaga adat yang ada di Kalimantan Utara ini. Kita tahu bahwa adat ini sudah ada sejak mereka belum lahir,” kata Zainal.

Sementara terkait persoalan hukum pembakaran lahan, Zainal menyebut penanganannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Mengenai gugatan Bima di MK, pemprov kaltara berencana berupaya menghubungi yang bersangkutan agar bersedia mencabut permohonannya.

“Kita nanti minta kepada Bima ini untuk mencabut. Kita akan berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk tidak meneruskan masalah (gugatan di MK) ini,” pungkasnya. (*)

Reporter: Alvianita
Editor: Ramli