BULUNGAN – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 6,34 persen pada Triwulan III 2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum tentu dirasakan secara langsung oleh seluruh pekerja. Di Kabupaten Bulungan, masih ada pekerja yang harus mengatur penghasilan agar cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kesulitan untuk menabung.
Kondisi itu tergambar dari cerita tiga pekerja dengan latar belakang pekerjaan berbeda. Aldi, pekerja perusahaan layanan internet, Ami, karyawan toko modern, dan Bagas, buruh angkut barang di pelabuhan.
Ketiganya memiliki penghasilan dan sistem kerja yang berbeda. Namun, persoalan memenuhi kebutuhan hidup menjadi tantangan yang mereka hadapi.
Aldi, yang sudah dua tahun bekerja di perusahaan layanan internet di Bulungan, menerima penghasilan sekitar Rp4,5 juta per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan upah ketika mendapat jadwal piket pada hari libur.
Ia mengaku pembayaran gaji selama ini selalu tepat waktu. Perusahaan juga memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi, tetapi untuk menabung memang masih cukup sulit karena ada kebutuhan rumah tangga yang harus diprioritaskan,” ujar Aldi.
Dengan penghasilan tersebut, Aldi memperkirakan pengeluaran kebutuhan pokok sekitar Rp2 juta per bulan. Namun, pengeluaran bisa bertambah ketika ada kebutuhan mendadak.
Berbeda dengan Aldi, Ami yang bekerja di toko modern menerima gaji pokok Rp3,9 juta per bulan. Setelah dipotong iuran BPJS, penghasilan bersih yang diterimanya sekitar Rp3,7 juta.
Selama lima bulan bekerja, ia bertugas sebagai kasir. Namun, pekerjaannya juga mencakup pengecekan harga barang, menyusun produk, hingga membantu menerima stok baru.
Jam kerjanya berkisar sembilan jam dalam satu shift. Namun, pada kondisi tertentu, waktu kerja bisa mencapai 13 jam dan membuatnya pulang lebih larut.
“Kalau dibilang cukup, sebenarnya masih pas-pasan. Kadang gaji pokok saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan, apalagi sekarang ada angsuran kredit,” ungkap Ami.
Ia juga harus menanggung biaya makan dan transportasi sendiri. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan pokok membuat penghasilannya semakin terbatas.
“Penghasilan tetap, tapi harga barang kadang naik. Jadi terasa sekali perbedaannya,” katanya.
Sementara itu, Bagas memiliki kondisi berbeda. Sebagai buruh angkut barang di pelabuhan Bulungan, penghasilannya bergantung pada jumlah pekerjaan yang tersedia setiap hari.
Di pelabuhan tersebut terdapat dua kelompok buruh, masing-masing beranggotakan 12 orang. Pembagian upah dilakukan berdasarkan jumlah anggota yang bekerja. Jika hanya lima orang yang mengangkut barang, hasil pekerjaan dibagi kepada lima orang tersebut.
“Kalau yang bekerja hanya lima orang, hasilnya dibagi untuk lima orang itu saja. Yang tidak ikut bekerja memang tidak mendapatkan bagian,” jelas Bagas.
Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik barang. Pada hari wawancara berlangsung, kelompoknya hanya memperoleh Rp50 ribu dari pekerjaan mengangkut barang. Uang tersebut dibagi kepada lima orang yang bekerja.
Dalam sebulan, Bagas memperkirakan penghasilannya sekitar Rp2 juta. Namun, jumlah tersebut tidak menentu karena pekerjaan tidak tersedia setiap hari.
“Untuk kebutuhan keluarga saja masih terasa kurang, apalagi harus membayar kontrakan dan biaya sekolah anak. Kalau ada rezeki lebih, tentu ingin menyisihkan untuk tabungan,” tuturnya.
Jika dibandingkan, Aldi memiliki penghasilan tertinggi, yakni sekitar Rp4,5 juta per bulan. Ami menerima gaji pokok Rp3,9 juta, sedangkan Bagas memperkirakan pendapatannya sekitar Rp2 juta per bulan.
Berdasarkan keputusan Gubernur Kaltara, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan 2026 ditetapkan sebesar Rp3.900.396.
Dengan demikian, penghasilan Aldi secara nominal berada di atas UMK. Namun, perlu diketahui bahwa jumlah tersebut sudah termasuk tambahan upah piket hari libur.
Sementara gaji pokok Ami sebesar Rp3,9 juta masih sedikit di bawah UMK, dengan selisih Rp396. Karena masa kerjanya baru lima bulan, ketentuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun perlu menjadi perhatian. Potongan BPJS juga perlu dibedakan dari besaran upah sebelum potongan.
Adapun penghasilan Bagas yang diperkirakan Rp2 juta berada di bawah UMK. Namun, penerapan ketentuan upah minimum terhadap pekerjaannya perlu dilihat berdasarkan status hubungan kerja. Sebab, sistem kerjanya menggunakan kesepakatan jasa angkut dengan pemilik barang dan tidak memiliki gaji bulanan tetap.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa besaran penghasilan bukan satu-satunya persoalan. Kepastian pendapatan dan status hubungan kerja juga menentukan kondisi kesejahteraan pekerja.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Berdampak Langsung pada Upah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 mencapai 6,34 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Sementara secara kumulatif Triwulan I hingga Triwulan III 2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,52 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta pengadaan listrik dan gas.
Sementara struktur ekonomi Kaltara masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 26,46 persen terhadap PDRB.
Meski pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kondisi tersebut tidak serta-merta meningkatkan pendapatan seluruh pekerja. Sebab, sebagian aktivitas ekonomi Kaltara masih bertumpu pada sektor padat modal, seperti pertambangan dan industri pengolahan, yang tidak selalu menyerap banyak tenaga kerja.
Berbeda dengan sektor padat karya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja.
Dari sisi inflasi, Kaltara pada September 2026 mencatat inflasi tahunan sebesar 2,56 persen. Inflasi bulanan mencapai 0,37 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 1,82 persen.
Tingginya harga kebutuhan di Kaltara juga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi. Sebab, sebagian kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar daerah, seperti Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Jawa.
Kondisi tersebut turut dirasakan pekerja. Ketika harga barang naik, sementara penghasilan tetap atau tidak menentu, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga semakin terbatas.
Penetapan Upah Minimum dan Harapan Pekerja
Penetapan upah minimum dilakukan melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan melibatkan pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja, dan unsur akademisi. Dalam prosesnya, data pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi salah satu bahan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk 2026, UMP Kaltara ditetapkan sebesar Rp3.755.243. Sementara UMK Bulungan sebesar Rp3.900.396.
Selain itu, terdapat Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bulungan sebesar Rp3.924.212 untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Sedangkan sektor pertambangan minyak dan gas ditetapkan sebesar Rp3.950.502.
Meski aturan upah minimum telah ditetapkan, pengawasan terhadap pelaksanaannya tetap diperlukan agar hak pekerja dapat terpenuhi.
Aldi berharap pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memastikan perusahaan menjalankan ketentuan pengupahan.
“Harapannya pemerintah lebih memperhatikan kondisi pekerja. Jangan hanya membuat aturan tentang upah, tetapi juga memastikan perusahaan benar-benar menjalankan ketentuan tersebut,” ujarnya.
Ami juga berharap perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, terutama terkait penghasilan dan beban kerja.
“Kami berharap perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai tenaga dan lelah yang dikeluarkan begitu besar, tetapi penghasilan masih begitu-begitu saja,” harapnya.
Sementara Bagas berharap pendapatan buruh angkut pelabuhan bisa lebih baik. Sebab, selama ini penghasilannya sangat bergantung pada jumlah pekerjaan yang tersedia.
“Kalau pekerjaan banyak, penghasilan memang bisa bertambah. Tetapi kalau pekerjaan sedikit, kami tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi Kaltara yang mencapai 6,34 persen menjadi capaian positif. Namun, cerita Aldi, Ami, dan Bagas menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum tentu dirasakan secara merata.
Di tengah pertumbuhan tersebut, kepastian penghasilan, kesesuaian upah minimum, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli







