BULUNGAN – Suasana di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor memanas setelah gugatan warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) nomor 79/Pdt.G/2025/PN Tjs diputuskan tidak dapat diterima, Jumat (13/11/2026).
Putusan yang dibacakan melalui sistem elektronik e-Court tersebut membuat warga yang datang langsung ke PN kecewa. Mereka tidak menerima hasil putusan atas gugatan yang diajukan oleh Arman tersebut.
Kekecewaan warga bahkan berujung kericuhan di halaman pengadilan. Sejumlah warga terlihat melempar gedung hingga menyebabkan kaca kantor PN pecah. Warga juga melontarkan cacian dan menendang bagian kaca gedung sebagai bentuk protes.
Perwakilan warga Kampung Baru, Valdo, mengaku kecewa dengan hasil putusan yang diterima. Ia menilai perjuangan warga untuk mendapatkan keadilan justru belum membuahkan hasil.
“Kami merasa keadilan di negeri ini hilang. Kami datang meminta keadilan, tetapi justru merasa hak-hak kami dihilangkan,” kata Valdo saat di wawancarai, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, selama persidangan berlangsung pihaknya telah menyampaikan berbagai bukti untuk memperkuat gugatan. Bahkan, pihaknya mengaku telah membawa sertifikat asli yang disebut lebih dahulu diterbitkan.
“Kami sudah membawa sertifikat asli dan lebih dulu terbit. Tetapi tetap kami yang kalah dengan alasan putusan NO atau tidak diterima,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya belum menentukan langkah selanjutnya setelah putusan. Valdo mengatakan, keputusan untuk melanjutkan perkara melalui banding masih akan dibahas bersama bagian hukum.
“Untuk langkah selanjutnya akan kami bicarakan lagi dengan bagian hukum. Apakah akan dilanjutkan dengan banding atau mengambil langkah lainnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Juru Bicara PN Kelas IA Tanjung Selor, Febrian Ramadhan, membenarkan putusan perkara tersebut telah dibacakan secara elektronik pada Jumat pagi.
Ia juga menyayangkan tindakan sejumlah warga yang melakukan pelemparan terhadap gedung pengadilan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas kejadian tersebut.
“Kami berpandangan apabila aksi damai, tetapi kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu kami menyayangkan. Kami akan koordinasi dengan pimpinan terkait tindak lanjutnya,” jelas Febrian.
Terkait putusan perkara, Febrian menegaskan hasil putusan NO bukan berarti majelis hakim menyatakan salah satu pihak menang atau kalah dalam pokok perkara. Namun, gugatan dinilai belum memenuhi persyaratan formal.
“Jadi bukan ditolak dalam materi gugatannya, tetapi formalitasnya menurut hakim belum terpenuhi. Dalam perkara ini tidak ada yang menang atau kalah karena pokok perkaranya belum diperiksa,” terangnya.
Febrian juga menjelaskan, pihak penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 hari. Selain itu, gugatan juga dapat didaftarkan kembali dengan memperbaiki kekurangan formalitas sebagaimana tercantum dalam putusan hakim.
“Putusan NO selain bisa mengajukan banding, pihak penggugat juga bisa mendaftarkan gugatan kembali dengan memperbaiki formalitas yang dinyatakan hakim belum terpenuhi,” tutupnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina
