BULUNGAN – Pengembangan dan penataan kawasan transmigrasi di Kabupaten Bulungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Dalam urusan ini, tidak hanya mengandalkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), tetapi juga perlu dukungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang kewenangan masing-masing.
Kolaborasi itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Distransnaker Bulungan dengan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI bersama Institut Pertanian Bogor (IPB).
Kepala Distransnaker Bulungan, Hasanuddin, melalui Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Yohanis Kanan, mengatakan penataan kawasan transmigrasi tidak bisa dilakukan secara sektoral. Sebab, terdapat sejumlah aspek pembangunan yang menjadi tanggung jawab OPD terkait lainnya.
“Pertemuan itu membahas hal lain selain yang menjadi kewenangan Distransnaker Bulungan. Misalnya di Dinas Pertanian, BWS, PU dan Bappeda,” sebutnya, Senin (16/11/2026).
Lanjutnya, pembahasan itu sebenarnya lebih kepada kolaborasi lintas OPD dalam menata kelola kawasan transmigrasi. Keterlibatan pemerintah pusat bersama perguruan tinggi IPB bertujuan melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan OPD lain dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.
“Kehadiran mereka ingin melihat pelaksanaan kegiatan oleh OPD lain selain Distransnaker di kawasan transmigrasi,” tuturnya.
Usai pertemuan, rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi kawasan transmigrasi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya kondisi bangunan sekolah serta pembangunan infrastruktur jalan di SP 4, termasuk pekerjaan semenisasi.
Yohanis menjelaskan, setiap OPD memiliki peran sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pekerjaan Umum (PU), misalnya, dapat mendukung pembangunan infrastruktur jalan, semenisasi hingga jembatan.
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) berperan dalam pembangunan infrastruktur pengairan, seperti tanggul serta saluran air sekunder dan tersier.
Di sektor pertanian, dukungan juga diperlukan melalui keberadaan tenaga penyuluh untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian maupun peternakan.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi. Sehingga kolaborasi lintas sektoral sangat dibutuhkan.(*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina







