BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong penguatan hilirisasi sektor perkebunan agar hasil komoditas daerah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengatakan pengolahan hasil perkebunan di daerah sendiri berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan industri lokal.
Ingkong menjelaskan, sektor perkebunan memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut perlu didukung kebijakan yang mampu memperkuat rantai produksi hingga pengolahan hasil.
“Kita ingin hasil perkebunan Kalimantan Utara diolah di daerah sendiri, sehingga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan industri, dan memperkuat perekonomian daerah,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budidaya, perizinan, hingga pengolahan dan hilirisasi hasil perkebunan.
Regulasi tersebut juga mengatur kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, perlindungan usaha, pengelolaan konflik, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Ingkong menegaskan, pengembangan perkebunan harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi pekebun kecil. Pemerintah daerah juga akan mendorong fasilitasi legalitas usaha, pembinaan, dan pemberdayaan pekebun agar mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang.
Ia berharap, keberadaan regulasi tersebut dapat menciptakan ekosistem perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pengembangan sektor perkebunan tidak hanya meningkatkan produksi komoditas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina







