TARAKAN – Ketergantungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Utara terhadap kebutuhan kemasan dari luar provinsi menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam pengembangan produk lokal. Selain menambah biaya produksi, kondisi tersebut berpotensi membuat harga jual produk UMKM semakin tinggi dan mengurangi daya saing di pasaran.
Persoalan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan Kaltara, Hj. Rahmawati, saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tarakan, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI menghadirkan fasilitas rumah kemasan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk.
Rahmawati menilai, kemasan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan daya tarik produk sebelum konsumen mengetahui kualitas isinya. Karena itu, pelaku UMKM membutuhkan fasilitas pengemasan yang memadai agar produk lokal dapat bersaing dengan produk dari daerah lain.
“Orang melihat itu bukan hanya isinya dulu, pasti kemasannya,” ujarnya.
Ia pun meminta agar Kementerian UMKM memberikan perhatian terhadap kebutuhan rumah kemasan di Kaltara. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu pelaku usaha mendapatkan kemasan dengan lebih mudah tanpa harus mendatangkannya dari luar provinsi.
“Makanya kita memohon kepada Kementerian UMKM agar bisa membuat rumah kemas yang sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu lagi harus mengimpor dari luar provinsi,” tegasnya.
Rahmawati mengatakan, selain fasilitas pengemasan, pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan akses pemasaran. Ia menilai Kaltara memiliki potensi bahan baku yang besar, tetapi harus didukung kemampuan pengolahan agar menghasilkan produk bernilai tambah.
“Mudah-mudahan tadi Pak Wamen juga sudah mengatakan juga pelatihannya, karena kita tahu bahan baku kita luar biasa, dan juga pemasarannya juga agar diberi akses,” ungkapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menyatakan rumah kemasan memang menjadi salah satu program pemerintah yang telah dipetakan dan diusulkan untuk anggaran berikutnya. Namun, realisasinya perlu mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas tersebut.
“Rumah kemas-kemasan ini adalah salah satu program pemerintah,” jelasnya.
Ia menerangkan, pemerintah memiliki pengalaman menghadirkan fasilitas pembinaan usaha yang sebelumnya berbentuk Balai Latihan Kerja (BLK). Fasilitas tersebut dikelola pemerintah selama tiga tahun sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Pengalaman itu menjadi pertimbangan agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat terus berfungsi dan tidak terbengkalai.
Helvi mengatakan, pihaknya telah memetakan kebutuhan tersebut dan mengusulkannya dalam perencanaan anggaran berikutnya. Meski demikian, pemerintah pusat akan melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menyambut dan mengelola program.
“Untuk anggaran berikutnya, memang sudah memetakan itu, kemudian mengusulkan itu,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan fasilitas tidak akan cukup jika tidak disertai pemeliharaan dan keterlibatan pemerintah daerah. Karena itu, komitmen pengelolaan menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum program direalisasikan.
“Ketika kita siapkan itu, kalau tidak ada maintenance dan partisipasi Pemda dalam pengelolaan, itu juga tidak menjadi,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan komunikasi dengan Asosiasi Perdagangan Kaltara dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), terdapat peluang pemasaran produk lokal melalui kegiatan festival, pengemasan, dan jaringan perdagangan. Bahkan, produk yang dikemas dan dipasarkan kembali berpotensi memiliki harga jual dua hingga tiga kali lipat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kemasan bukan sekadar tampilan produk, melainkan berkaitan langsung dengan nilai tambah dan daya saing UMKM. Karena itu, usulan rumah kemasan di Kaltara membutuhkan tindak lanjut, baik dari sisi penganggaran pemerintah pusat maupun kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan pengelolaan yang berkelanjutan. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina







