benuanta.co.id, BULUNGAN – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan diduga masih lebih banyak dari data yang ada. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bulungan menilai masih ada korban yang memilih diam sehingga kasusnya tidak sampai ke pemerintah.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Tumbuh Kembang Anak (PPPA dan TKA) DP3AP2KB Bulungan, Penina, mengatakan sepanjang 2025 tercatat 15 kasus kekerasan perempuan dan 22 kasus kekerasan terhadap anak.
Meski tidak terlalu tinggi, menurutnya data yang ada belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebab, angka yang tercatat hanya berasal dari laporan yang diterima pemerintah.
“Bisa saja masih ada korban yang tidak melapor. Kalau tidak ada laporan yang masuk, tentu kami juga tidak bisa mengetahui kasusnya,” katanya belum lama ini.
Ia mengatakan, masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan. Ada yang takut, malu, mendapat tekanan dari keluarga, hingga menganggap persoalan itu cukup diselesaikan di dalam rumah.
Padahal, menurut Penina, jika kasus kekerasan terus ditutupi, dampaknya bisa semakin besar. Terlebih jika korbannya anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan sejak awal.
Karena itu, DP3AP2KB terus mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan jika mengetahui atau mengalami tindak kekerasan. Setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai kebutuhan korban.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat upaya pencegahan. Salah satunya dengan membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan.
Sampai akhir 2025, PATBM sudah terbentuk di 38 dari total 81 desa dan kelurahan di Bulungan. Selain itu, ada juga program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bertujuan memperkuat perlindungan perempuan dan anak mulai dari lingkungan desa. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
