benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan agar dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amrimpa, mengatakan proses pengisian jabatan tidak semata-mata bertujuan menempatkan seorang aparatur pada posisi tertentu. Lebih dari itu, penempatan harus mempertimbangkan kompetensi dan potensi yang dimiliki setiap ASN.
“Tujuannya bukan hanya menempatkan seseorang pada jabatan, tetapi memastikan orang yang dipilih memiliki kompetensi dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Andi.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola kepegawaian yang lebih profesional. Dengan pengisian jabatan berbasis kompetensi, kebutuhan organisasi dapat diselaraskan dengan kemampuan aparatur yang tersedia.
Pemprov Kaltara juga terus memperkuat sistem pengelolaan ASN agar proses pengembangan karier dapat dilakukan secara lebih terencana.
Andi mengatakan, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan.
Pengelolaan ASN yang objektif, kata dia, pada akhirnya akan mendukung efektivitas kinerja birokrasi serta pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
