benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersiap memasuki babak baru. Ke depan, seluruh rekam jejak peningkatan kapasitas setiap ASN tidak lagi luput dari pemantauan, melainkan akan terdokumentasi secara menyeluruh melalui sistem digital terintegrasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan program e-learning hadir sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas ASN. Melalui inovasi tersebut, setiap aparatur diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian masing-masing.
“Ini merupakan hal yang positif yang bisa menjadi salah satu sarana bagi seluruh aparatur sipil negara untuk pengembangan kompetensi masing-masing,” ujar Andi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Andi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah menginisiasi program Corporate University (Corpu) sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas ASN. Program ini dirancang untuk mendorong pengembangan kompetensi ASN secara internal di setiap perangkat daerah.
“Skema ini dirancang untuk menggenjot kompetensi ASN secara internal di masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Selain itu, BKD Kaltara juga tengah mematangkan implementasi Individual Development Program (IDP) guna memperkuat manajemen talenta ASN. Melalui program tersebut, perencanaan karier dan pengembangan kompetensi pegawai akan dipetakan secara terukur melalui tiga tahapan utama.
“Melalui IDP, perencanaan karier dan kompetensi pegawai akan dipetakan secara terukur melalui tiga tahapan utama,” katanya.
Tahapan tersebut meliputi penyusunan program pengembangan yang secara spesifik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ASN, pelaksanaan pelatihan dan program pembelajaran berbasis e-learning, serta monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan sekaligus mengukur keberhasilan program secara berkala.
“Mengeksekusi pelatihan dan program pembelajaran (e-learning), kemudian melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan serta mengukur keberhasilan program secara berkala,” tegasnya.
Seluruh proses dan rekam jejak pengembangan kompetensi tersebut nantinya akan terintegrasi dalam satu sistem digital yang terkoneksi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semuanya nanti akan terpotret dalam satu sistem yang telah dibangun oleh BKN, yaitu manajemen talenta. Di situ nantinya juga dapat menjadi alat ukur dalam pola karier ASN,” ungkap Andi.
Terkait implementasi kebijakan e-learning ASN Berintegritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Andi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara siap menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Melalui BKD, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk mengawal, membina, serta memastikan kebijakan penguatan integritas tersebut dapat diterapkan dan dipahami dengan baik hingga ke tingkat pemerintah kabupaten dan kota.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tugas pembinaan menjadi kewenangan provinsi untuk menindaklanjuti berbagai kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, tugas kami di provinsi adalah melakukan pembinaan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk terkait e-learning tersebut,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
