TARAKAN – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos) Kota Tarakan terus memberikan perhatian dan pemberdayaan kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) di Tarakan.
Kepala Dinsos Kota Tarakan, Arbain, SE.,M.AP menilai persoalan mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) akan menjadi perhatian dari pihaknya dan perlu pendalaman yang tepat untuk menentukan intervensi kegiatan.
“Kita akan melihat terlebih dahulu apakah mereka penduduk berdomisili di Tarakan atau tidak? Kalau terbukti penduduk Tarakan maka kita akan panggil keluarganya dan meninjau mengapa sampai terlibat aktifitas seperti itu, apakah faktor ekonomi atau bagaimana?,” respon Arbain kepada Benuanta.co.id pada Rabu, (03/03/2021).
Jika terbukti para PSK itu dari luar Tarakan, pihaknya akan memberikan pelatihan kerja, pedoman usaha dan diberikan tempat tinggal sementara di salter. Namun begitu, pihaknya juga akan mengupayakan PSK tersebut bila ingin kembali ke daerah asalnya.
“Kedua langkah ini kita ambil apabila aktifitas itu terbukti lagi dilakukan di Tarakan. Soalnya dari beberapa tahun lalu itu sudah dilarang sama pemerintah, bahkan kita gotong royong untuk memulangkan, kalau terbukti lagi ya akan kita tindak sesuai aturan dan melibatkan pihak yang berw enang,” tegasnya.
Arbain menyampaikan bahwa norma dan hukum tentu menjadi alat kontrol dari aktifitas prostitusi yang melibatkan mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
“Dinsos punya tanggung jawab pemberdayaan, tetapi kalau ada oknum yang terbukti melanggar hukum ya itu urusannya dengan penegak hukum. Kami berkoordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Ketenaga Kerjaan,” tandas Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra
