BULUNGAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, optimis pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dapat dituntaskan secara bertahap hingga akhir 2028.
Pemerintah pusat disebut memberikan perhatian terhadap kebutuhan konektivitas di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut.
Gubernur Zainal mengapresiasi kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat ke Kaltara belum lama ini. Kunjungan tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan apa yang menjadi keinginan masyarakat di perbatasan. Apalagi kita di Kalimantan Utara merupakan daerah 3T yang memang harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” ujar Zainal, Ahad (25/10/2026).
Ia menyebutkan, sejumlah pejabat yang berkunjung di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi jalan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kaltara.
Zainal berharap perhatian pemerintah pusat dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan konektivitas yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia memperkirakan pembangunan infrastruktur perbatasan membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup upaya meningkatkan akses jalan dan menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.
“Dengan kehadiran tiga menteri di Kalimantan Utara ini, kita bersyukur bahwa dalam waktu dua tahun, insyaallah infrastruktur di wilayah perbatasan dapat teratasi dan konektivitas antarwilayah juga insyaallah selesai di akhir 2028,” katanya.
Zainal berharap pembangunan tersebut tidak hanya memperbaiki akses transportasi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
Ia menilai konektivitas yang lebih baik menjadi salah satu kebutuhan penting agar masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
