benuanta.co.id, TARAKAN – Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), perlu dibarengi dengan kepastian hukum, keamanan, serta penyelesaian persoalan yang adil bagi seluruh pihak. Iklim investasi yang sehat tidak cukup dibangun melalui promosi peluang usaha, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Hal ini mencuat seiring banyaknya konflik antar masyarakat dan perusahaan-perusahaan di Kota Tarakan.
Salah satu tokoh masyarakat Tarakan, sekaligus pencipta motto Tarakan Kota “BAIS”, M. Thamrin, S.E., M.AP., menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan. Setiap persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan ekonomi perlu ditangani secara proaktif agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Menurutnya, kepastian hukum harus berlaku secara seimbang. Perusahaan yang menjalankan kegiatan sesuai aturan perlu memperoleh perlindungan, sementara hak masyarakat juga harus dihormati dan tidak boleh diabaikan demi kepentingan investasi.
“Pemerintah harus hadir dan proaktif menyelesaikan setiap persoalan yang berpotensi menghambat investasi. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan, tetapi kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan juga perlu mendapatkan perlindungan hukum,” ujarnya.
Thamrin menekankan, penyelesaian persoalan yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat harus didasarkan pada fakta, dokumen, serta kewenangan instansi terkait. Apabila menyangkut lahan atau akses jalan, misalnya, pemerintah perlu memastikan status hukum, kejelasan batas wilayah, dan hak masing-masing pihak sebelum mengambil keputusan.
Dialog dan mediasi dapat menjadi jalan untuk menemukan penyelesaian bersama. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran, proses penanganannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak hanya berorientasi pada kelancaran aktivitas usaha, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat.
Ia menilai, iklim investasi yang kondusif memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian Tarakan. Masuknya investasi berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan dan transportasi, serta menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kendati demikian, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila masyarakat hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan kegiatan ekonomi. Karena itu, perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab.
Dirinya juga melihat posisi geografis Tarakan sebagai peluang untuk mengembangkan sektor perdagangan, industri, dan logistik di Kalimantan Utara. Dukungan konektivitas laut dan udara dapat memperluas akses menuju berbagai pasar, termasuk kawasan Asia Timur. Namun, keunggulan geografis tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai, efisiensi logistik, pelayanan perizinan yang efektif, dan keamanan yang terjaga.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menawarkan kemudahan berusaha dan mempromosikan potensi daerah. Pemerintah juga perlu memastikan setiap persoalan yang muncul ditangani secara transparan, terukur, dan konsisten berdasarkan peraturan. Kepastian dalam proses penyelesaian masalah menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan investor maupun masyarakat.
Ia turut menyoroti pentingnya mewujudkan Tarakan sebagai kota yang Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera (BAIS). Konsep tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui lingkungan yang bersih, pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang baik, serta kondisi keamanan yang mendukung kenyamanan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
“Harapan kita, moto Tarakan Kota BAIS benar-benar terwujud. Kota harus bersih dari sampah, pemerintahannya bersih, dan keamanannya terjamin,” katanya.
Thamrin berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah. Penanganan persoalan sejak dini dinilai penting untuk mencegah konflik yang berlarut-larut sekaligus menciptakan hubungan yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
Ia menegaskan, pertumbuhan investasi seharusnya tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk atau keberlangsungan operasional perusahaan. Dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan usaha lokal, perlindungan hak masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan juga perlu menjadi perhatian.
“Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi prosesnya juga harus menghormati hak-hak warga dan kepastian hukum. Keseimbangan itulah yang penting agar Tarakan dapat berkembang menjadi kota yang aman, tertib, dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
