benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan mengarahkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung sejumlah sektor prioritas pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, penggunaan anggaran harus dikaitkan dengan target pembangunan yang hendak dicapai pemerintah daerah. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan program memberikan manfaat yang terukur.
“Setelah jelas, tetapkan tindakan, penanggung jawab, dan batas waktunya,” kata Denny, Selasa (22/9/2026).
Dalam arahannya, Denny menyebut terdapat 10 bidang yang menjadi fokus pengelolaan APBD. Bidang tersebut meliputi konektivitas, perbatasan, pangan, investasi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pemerintahan.
Sejumlah indikator pembangunan juga menjadi perhatian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027. Di antaranya indeks infrastruktur daerah, desa perbatasan maju dan mandiri, akses sanitasi aman, indeks ketahanan pangan, peningkatan investasi, serta rasio PDRB industri pengolahan.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas pendidikan, penurunan prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan, serta penguatan indeks pemerintahan digital atau SPBE. Denny meminta setiap perangkat daerah memahami hubungan antara program, anggaran dan hasil yang ingin dicapai. Menurutnya, pengendalian tidak cukup dilakukan dengan melihat serapan anggaran.
“Lima hal utama yang harus dipahami adalah target program, alokasi anggaran, pekerjaan yang harus diselesaikan, hambatan di lapangan, serta manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong rapat pimpinan berbasis masalah dan data. Dengan begitu, bahan yang dibahas dapat dipelajari sebelum rapat dan pertemuan lebih banyak digunakan untuk mengambil keputusan.
Penguatan pembangunan, lanjut Denny, juga membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah kabupaten kota. Hal tersebut dinilai penting agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
