benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tahapan lanjutan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, penyusunan RKA saat ini dilakukan masing-masing perangkat daerah setelah tahapan sebelumnya disepakati.
“Sekarang dengan OPD lagi menyusun RKA. Nanti Insyaallah kita akan menyampaikan nota keuangan,” kata Denny, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan. Karena itu, kepala perangkat daerah diminta menyesuaikan program dan kegiatan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Denny menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Kalau memang APBD kita terbatas, tapi ruang gerak kita tidak harus terbatas. Kita harus bisa berinovasi, berkreasi,” ujarnya.
Selain mengandalkan APBD, Pemprov Kaltara juga akan mendorong pembiayaan pembangunan melalui pemerintah pusat, baik melalui APBN maupun dukungan kementerian dan lembaga. Denny mengatakan, program yang dimasukkan dalam APBD Perubahan harus benar-benar memiliki tingkat prioritas dan dampak terhadap masyarakat.
Ia menyebut sejumlah sektor seperti pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pendidikan tetap menjadi bagian dari fokus pembangunan daerah.
“Kita fokus pada yang menjadi prioritas,” katanya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
