benuanta.co.id, NUNUKAN – Polemik terkait hasil penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menempatkan Kabupaten Nunukan pada posisi terbawah dengan nilai 0,16 mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pemkab menegaskan akan menelusuri terlebih dahulu dasar dan indikator penilaian tersebut sebelum memberikan kesimpulan.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mengatakan pihaknya belum menerima penjelasan rinci terkait hasil penilaian itu. Oleh karena itu, Pemkab akan melakukan kajian untuk memastikan aspek yang dinilai dalam evaluasi tersebut.
“Saya belum mengetahui secara rinci terkait hasil penilaian tersebut karena dilakukan oleh pihak provinsi. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut agar diketahui aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian ke depan,” ujar Hermanus.
Ia menambahkan, setiap bentuk evaluasi dari pemerintah di atasnya harus dijadikan bahan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Pemkab Nunukan tetap terbuka terhadap kritik maupun masukan untuk peningkatan layanan publik.
Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Sirajuddin, meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait penilaian tersebut. Ia menegaskan, hasil penilaian itu bukanlah ukuran kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, melainkan penilaian khusus terhadap inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Penilaian tersebut bukan penilaian pembangunan daerah secara umum, tetapi fokus pada inovasi daerah. Tahun ini Kabupaten Nunukan tidak mengikuti proses penilaian tersebut,” jelasnya.
Menurut Sirajuddin, tidak ikut sertanya Nunukan dalam penilaian tersebut berdampak pada hasil yang diperoleh. Namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja pembangunan atau kreativitas daerah secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, berbagai inovasi tetap berjalan di lingkungan perangkat daerah, meskipun tidak masuk dalam proses penilaian tahun ini. “Sebenarnya banyak inovasi yang tetap berjalan, hanya saja tidak ikut dinilai dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan saat ini pemerintah daerah lebih memprioritaskan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan warga. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari hasil penilaian tertentu, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting adalah dampak program pembangunan bagi masyarakat. Itu menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Nunukan memastikan tetap akan berpartisipasi dalam berbagai evaluasi dan penilaian di tingkat provinsi maupun nasional pada kesempatan berikutnya. “Ke depan kami akan kembali ikut serta dan berupaya meningkatkan capaian yang ada,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
